Said Abdullah: Anggaran On Call Rp4 Triliun Bisa untuk Penanganan Bencana di Sumatra

TRAGEDI tanah longsor dan banjir disertai dengan ribuan kayu telah meluluh lantakan sejumlah kawasan di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 3 Desember 2025 pagi, melaporkan 753 orang meninggal dunia, 650 jiwa belum ditemukan, 2600 jiwa terluka dan 576.300 jiwa mengungsi. Jumlah korban meninggal dan luka berpotensi untuk terus bertambah, dan ribuan rumah serta fasilitas umum mengalami kerusakan.

Tragedi ini sangat memilukan. Kita harus berduka secara nasional. Atas hal itu, saya mengucapkan berbela sungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga korban. Dan korban yang meninggal semoga khunul khatimah. Untuk memberikan respon cepat dan terintegrasi pemerintah perlu mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk menangani bencana ini.

Pemerintah dapat menggunakan dana on call yang ada di APBN tahun 2025 sebesar Rp4 triliun untuk penanganan bencana di Sumatra. Dukungan anggaran ini untuk melakukan proses tanggap darurat hingga pemulihan paska bencana. Dalam jangka pendek kebutuhan tanggap darurat masih sangat penting, agar warga yang sudah terdampak banjir dan tanah longsor tidak kelaparan. Saya sedih menyaksikan di berbagai media warga melakukan “penjarahan” di pertokoan dan gudang Bulog. Saya yakin kondisi warga demikian belum mendapatkan layanan tanggap darurat dengan layak, dan mungkin hal itu untuk mempertahankan hidup mereka, sehingga mereka melakukan perbuatan, yang saya kira dalam hatinya juga tidak ingin dilakukan.
 

Kebutuhan tanggap darurat mohon di segerakan lebih massif, seperti tempat pengungsian yang layak untuk tempat tinggal sementara, suplai kebutuhan makanan, MCK, selimut dan pakaian jadi. Khusus untuk kelompok rentan seperti anak anak perlu diberikan layanan trauma healing. Pada saat yang sama perlu dilakukan search and rescue yang terus massif untuk menemukan korban yang hilang.

Anggaran on call tersebut juga dapat digunakan untuk kebutuhan program paska tanggap darurat, yakni untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi. Dan untuk kebutuhan program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat juga menggunakan anggaran multiyear, yakni anggaran di tahun 2026 dan seterusnya, karena untuk kebutuhan program ini sangat besar.

Kebutuhan rehabilitasi untuk memulihkan berbagai layanan umum, seperti rumah sakit, sekolah, kantor kantor pemerintah, tempat ibadah, dan berbagai infrastruktur dasar lainnya. Sementara untuk kebutuhan rekonstruksi untuk membangun kembali berbagai kebutuhan layanan umum baik pendidikan, kesehatan, jalan, jembatan, kantor pemerintah, tempat ibadah, pasar dll yang rusak. Kebutuhan anggaran rekonstruksi lebih memerlukan anggaran yang lebih besar lagi.

Said Abdullah
Ketua Badan Anggaran DPR