Kerangka Hukum terkait Kementerian Dinilai Sesuai Konstitusi

Ilustrasi Kabinet Merah Putih Foto- BPMI Sekretariat Presiden

Kerangka Hukum terkait Kementerian Dinilai Sesuai Konstitusi

M Sholahadhin Azhar • 19 November 2026 15:33

Jakarta: Kementerian dinilai instrumen kelembagaan yang membantu Presiden menjalankan pemerintahan. Sehingga, penataan kementerian harus disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, arah kebijakan Presiden, serta kompleksitas urusan pemerintahan.

"Persoalan mengenai jumlah kementerian negara harus ditempatkan dalam kerangka sistem pemerintahan presidensial dan konstruksi konstitusi kita," ujar pakar hukum tata negara Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid dalam keterangan tertulis, Kamis, 19 November 2026.

Hal ini disampaikan Fahri merespons gugatan terkait ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara yang menghapus jumlah maksimal menteri ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut terdaftar dalam permohonan Nomor 429/PUU-XXIV/2026.

Fahri menjelaskan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 mengatur Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

"Ketentuan Pasal 17 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang," jelas Fahri.

Fahri mengatakan berdasarkan peraturan tersebut, konstitusi memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang membangun kerangka hukum mengenai kementerian negara. Namun, konstitusi tidak menetapkan jumlah kementerian tertentu sebagai batas yang tidak dapat diubah.

"Hal ini menjadi penting ketika kita membaca Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024. Pasal 4 dan Pasal 5 mengatur mengenai kedudukan kementerian serta pengelompokan urusan pemerintahan yang menjadi dasar pembentukan kementerian," ujar Fahri.



Sementara itu, Pasal 15 setelah perubahan menyatakan jumlah keseluruhan kementerian ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden. Fahri mengatakan perubahan norma tersebut memberikan ruang fleksibilitas kepada Presiden untuk menata jumlah kementerian berdasarkan kebutuhan pemerintahan.

"Dengan demikian, pengaturan mengenai jumlah kementerian tidak lagi didasarkan pada angka maksimal yang bersifat tetap, melainkan pada kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan," ujar Fahri.

Fahri menyampaikan angka maksimal 34 kementerian yang pernah diatur dalam undang-undang sebelumnya harus dipahami sebagai pilihan kebijakan legislasi pada masanya. Angka tersebut bukan yang eksplisit diperintahkan UUD 1945.

"Konstitusi tidak menetapkan bahwa kementerian harus berjumlah 34, ataupun menentukan satu angka maksimal tertentu," kata Fahri.

Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto- dok. MK

Fahri membeberkan alasan perlu ada fleksibilitas dalam penataan jumlah kementerian. Pertama, dari aspek substantif, urusan pemerintahan terus berkembang dan semakin kompleks.

"Negara membutuhkan desain kelembagaan yang mampu merespons berbagai persoalan pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial, dan tantangan strategis nasional," beber Fahri.

Kedua, dari aspek kelembagaan, kebutuhan organisasi pemerintahan tidak selalu bersifat statis. Pembagian urusan, koordinasi lintas sektor, dan kebutuhan spesialisasi kebijakan dapat berubah seiring dengan dinamika penyelenggaraan negara.

"Karena itu, pembatasan jumlah kementerian secara kaku berpotensi mengurangi ruang penataan kelembagaan yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan secara efektif," ujar Fahri.

Ketiga, dari perspektif sistem presidensial, Presiden membutuhkan ruang untuk menentukan desain organisasi kabinet yang dipandang paling sesuai dengan visi, misi, dan program pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.

Fahri mengatakan menteri merupakan pembantu Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Fahri menilai penataan kementerian memiliki hubungan erat dengan efektivitas kepemimpinan dan tanggung jawab Presiden dalam mencapai tujuan bernegara.

"Oleh sebab itu, memberikan fleksibilitas kepada Presiden untuk menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan pemerintahan, sepanjang dilakukan dalam kerangka hukum dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan pilihan kebijakan yang sejalan dengan karakter sistem pemerintahan presidensial yang dianut UUD NRI Tahun 1945," ujar Fahri.

(Achmad Zulfikar Fazli)