PTBA Dorong Kepastian Regulasi untuk Jaga Kelancaran Ekspor Batu Bara

Jakarta: PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) mendukung penguatan tata kelola ekspor batu bara melalui mekanisme satu pintu yang direncanakan berlaku pada 2027. Perusahaan menilai kejelasan petunjuk teknis dan prosedur operasional diperlukan untuk mendukung kelancaran proses transisi.

Direktur Komersial dan Supply Chain PTBA, Rifqi Hari Muji, menyampaikan hal tersebut dalam ajang Coaltrans Asia 2026 di Bali, Senin, 28 September 2026.

“Prioritas strategis PTBA adalah menjaga ketahanan energi domestik sekaligus menjadi mitra pasokan yang andal di pasar komoditas global. Kami terus mengoptimalkan operasional dan rantai pasok untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri serta menjaga komitmen kepada pelanggan internasional,” jelas Rifqi.

Menurut Rifqi, PTBA tengah menyelaraskan pelaporan elektronik dengan sistem kepabeanan dan platform DSI. Kejelasan prosedur serta ketentuan kontrak ekspor dinilai penting untuk menjaga kesinambungan pengiriman dan mendukung perencanaan bisnis perusahaan.

Di tengah dinamika pasar energi global dan fluktuasi biaya logistik, PTBA juga berupaya meningkatkan efisiensi operasional. Pada semester I 2026, perusahaan mencatat penurunan beban pokok pendapatan sebesar 2% melalui optimalisasi rasio pengupasan lapisan tanah (stripping ratio) dan disiplin operasional.

Direktur Utama PTBA, Bambang Ismawan, mengatakan perusahaan terus memperkuat kinerja dan menjalankan transformasi bisnis untuk menghadapi tantangan industri energi.

“PTBA berkomitmen menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan melalui penguatan operasional, tata kelola yang baik, dan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Kami ingin memastikan kontribusi perusahaan mendukung kebutuhan energi nasional sekaligus memberikan nilai tambah bagi Indonesia,” ujar Bambang.

Selain menjaga pasokan batu bara, PTBA mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai bagian dari transformasi bisnis jangka panjang.

“Partisipasi PTBA dalam Coaltrans Asia 2026 menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan industri serta mendukung tata kelola yang transparan, kepastian regulasi, dan rantai pasok yang andal,” pungkas Bambang.