Kemenham dan Kemenperin Perkuat Kepatuhan HAM Perusahaan di Jababeka

Jawa Barat: Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) resmi membuka kegiatan penguatan HAM bagi perusahaan industri di Kawasan Industri Jababeka, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kawasan industri Jababeka dipilih sebagai lokasi perdana untuk memperkuat penerapan konsep bisnis serta HAM.

“Menurut kami perlu ada apresiasi atau rekognisi terhadap kawasan yang berpraktik baik terkait pelaksanaan HAM. Mudah-mudahan kawasan Jababeka bisa mendapatkannya,” kata Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto di lokasi dikutip melalui keterangan tertulis, Senin, 9 November 2026.
 

Ia menjelaskan, penerapan prinsip bisnis dan HAM ini berpedoman pada instrumen United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP). Kerangka kerja PBB tersebut bertumpu pada tiga pilar utama, yakni kewajiban negara untuk melindungi (duty to protect), tanggung jawab korporasi untuk menghormati (responsibility to respect), dan penyediaan akses pemulihan bagi pihak yang terdampak (access to remedy).

“Ide dasarnya adalah bagaimana praktik bisnis, dunia usaha, dan korporasi menghormati hak asasi manusia dalam operasinya. Banyak praktik bisnis perusahaan agar tidak hanya berorientasi pada profit saja, tetapi harus memperhatikan kesejahteraan pada karyawan/buruh serta hak-hak mereka,” tegas Mugiyanto.

Untuk memperkuat kepatuhan tersebut, Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kepatuhan HAM Pelaku Usaha yang mencakup mekanisme human rights due diligence atau uji tuntas HAM. Langkah regulasi ini berlandaskan Perpres Nomor 60 Tahun 2023 tentang Stranas Bisnis dan HAM, sekaligus mendukung pemenuhan syarat keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Berdasarkan roadmap Kemenham, pelaksanaan uji tuntas HAM ditargetkan berlaku secara wajib bagi para pelaku usaha pada 2028.

“Penilaian dan uji tuntas HAM ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghambat perekonomian atau investasi, justru sebaliknya untuk memberikan kepastian hukum dan keamanan usaha,” kata Mugiyanto.


Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto. Foto: Dok. Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Menurut Mugiyanto, kepatuhan terhadap prinsip HAM terbukti memberikan kepastian hukum, menjamin keamanan, mengurangi risiko konflik operasional, serta meningkatkan daya terima produk di pasar global. Integrasi HAM ini juga sejalan dengan imbauan Dewan HAM PBB agar aspek HAM dimasukkan ke dalam tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Sebagai langkah awal internal sebelum uji tuntas resmi diberlakukan, Kemenham memperkenalkan aplikasi PRISMA sebagai sarana penilaian mandiri (self-assessment) bagi perusahaan untuk mengukur tingkat kepatuhan HAM secara mandiri. Penilaian kepatuhan tersebut nantinya akan melibatkan asesor tersertifikasi.

Sementara itu, Kemenham dan Kemenperin berkomitmen memberikan pendampingan serta sosialisasi secara berkelanjutan bagi manajemen perusahaan maupun serikat pekerja agar kawasan industri di Indonesia tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan.