Jakarta: Kementerian Agama merespons pembatasan kampanye di pondok pesantren yang disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Juru bicara Kemenag Anna Hasbie menyebut pihaknya hanya berupaya mengatur petunjuk teknis dan regulasi pendidikan politik di pesantren.
"Jadi sebenarnya bukan membatasi dalam hal elektoral tetapi menekankan pada peningkatan pendidikan di pesantren. Kalau semua mendukung pendidikan politik maka perlu bantuan semua pihak," kata Anna saat dihubungi, Senin, 9 Oktober 2023.
Menurut dia, hal itu menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023. Putusan itu menyatakan peserta pemilu diperbolehkan berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan.
"Putusan MK perlu diturunkan lagi perlu adanya aturan untuk implementasinya Karena kita bicara sekolah, pelajar juga merupakan pemilih pemula sehingga yang diharapkan adalah lebih dapat pendidikan politiknya," kata Anna.
Menurut dia, Kemenag mengharapkan bukan hanya bukan sekadar ajang kampanye. Melainkan, ketika ada kampanye ditambah adanya pendidikan politik juga di dalamnya.
Karena adanya kampanye di lingkup pendidikan maka diharapkan adanya pendidikan politik yang diajarkan kepada santri.
M Iqbal Al Machmudi
