Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Foto: Metrotvnews.com/Vania Liu.
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pembangunan infrastruktur pada 2025 dapat membantu terwujudnya pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen. Seperti, yang telah dimandatkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
"Tentu infrastruktur tahun ini yang diharapkan bisa benar-benar menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan membantu terwujudnya pertumbuhan ekonomi delapan persen," ujar AHY di Jakarta, Rabu, 8 Januari 2025.
Ia juga berharap sektor energi, hilirisasi, digitalisasi, pembangunan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan termasuk juga program makan bergizi gratis, serta berbagai aspek pembangunan lainnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
AHY mengatakan 2025 menjadi sebuah milestone yang penting mengawal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Serta, mengimplementasikan visi-misi Prabowo, yang relevan relevansi dengan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.
Pembangunan infrastruktur harus berdampak ke pertumbuhan ekonomi
AHY hari ini mengumpulkan para menteri dan wakil menteri teknis untuk rapat pembangunan infrastruktur dan kewilayahan 2025. Menurutnya, pembangunan infrastruktur kali ini harus berdampak pada sektor pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, pada pertemuan kali ini AHY mengatakan ingin mengevaluasi kinerja menjelang 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang jatuh pada 21 Januari 2025. Ada pula beberapa hal yang dibahas.
Pada pertemuan hari ini, sejumlah menteri/wakil menteri yang terpantau menghadiri rapat di Kemenko IPK. Yakni, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti.
Ada pula Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Serta, Menteri PKP Maruarar Sirait.
Streaming