Angka Kelahiran Tinggi, Dedi Mulyadi Bersikukuh Terapkan Syarat KB untuk Bansos

Bandung: Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bersikukuh untuk menerapkan aturan program Keluarga Berencana (KB) sebagai syarat bagi warga penerima bantuan sosial. Angka kelahiran terus meningkat dan warga miskin memiliki penghasilan rendah menjadi alasan utama bagi Dedi untuk keukeuh bakal terapkan aturan ber-KB.

Dedi mengatakan, jiwa warga berpenghasilan rendah mayoritas memiliki anak lebih dari dua. Bahkan Dedi kerap temui masalah warga yang kesulitan membayar biaya persalinan anak ketiga atau anak keempat, yang memicu dirinya untuk terapkan program KB bagi kepala keluarga atau suami penerima bansos.

"Di Jawa Barat ini kelahirannya 900 ribu per tahun, Berarti tinggi. Yang kedua bahwa warga masyarakat yang berpenghasilan rendah atau ekonomi menengah ke bawah yang dikategorikan miskin itu saya selalu temui rata-rata anaknya lebih dari tiga. Nah, saya sering mendapatkan kasus orang datang ke saya menangis karena istrinya di rumah sakit nggak bisa pulang. Tidak bisa bayar lahir sesar anak yang keempat, ada yang Rp25 juta, ada yang Rp5 juta, ada yang Rp12,5 juta, ada yang Rp14 juta," ujar Dedi di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin malam, 5 Mei 2025.

Dedi mengaku, Pemprov Jabar memiliki kewenangan untuk menyalurkan bansos kepada warga dengan syarat program KB bagi penerima. Hal itu pun menjadi dalih kuat Dedi yang hingga kini tuai kritikan dari berbabai pihak termasuk pemerintah pusat dalam penerapan syarat penerima bansos. 

Pmerintah Provinsi Jawa Barat itu punya alokasi bantuan Ingat loh, bantuan provinsi bukan bantuan pusat. Bantuan rumah rakyat miskin, bantuan listrik, bantuan beasiswa, baik beasiswa santri, maupun beasiswa pendidikan umum SMP, SMA. Kemudian beasiswa untuk tenaga engineer di perguruan tinggi, Dan bantuan-bantuan lainnya. Nah, seluruh bantuan ini tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," beber Dedi.

Ia menegaskan, KB syarat bagi suami penerima bansos sebagai upaya untuk meringankan beban yang selama ini hanya sang istri menggunakan pengamanan. Dedi pun mengaku jenis KB yang akan digunakan bagi suami penerima bansos disesuaikan dengan keinginan dan kesepakatan salah satunya vasektomi.

"Nah sehingga saya menyampaikan Agar penerima bantuan Provinsi Jawa Barat ini ber-KB kan saya harapkan yang ber-KB itu suaminya. Jangan sampai selalu ber-KB itu yang menjadi beban istri. Ya tergantung (jenis KB) pengennya apa, kan bisa pakai pengaman, ya kan," ungkapnya.