Seruan Hilirisasi Digital Gibran Diharapkan Jadi Gerakan Nasional

Jakarta: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerukan pentingnya hilirisasi digital, supaya Indonesia menjadi produsen di bidang digital. Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa, berharap seruan itu didorong lebih jauh.

“Saya berharap ini bisa didorong lebih jauh menjadi gerakan nasional yang menyasar pada literasi dan kolaborasi. Dua kunci inilah yang mampu mengkonversi ide menjadi tindakan yang positif," kata Herry Mendrofa, dalam keterangan tertulis, Rabu, 28 Mei 2025.

Menurut dia, perlu mendorong hal tersebut menjadi gerakan nasional. Sehingga, potensi digital Indonesia dapat dikembangkan secara optimal melalui literasi dan kolaborasi.

"Literasi menjadi penting untuk merespon disparitas digital. Sebab tidak semua orang memiliki kapasitas yang sama dalam melihat peluang ini. Lalu kolaborasi sebagai energi penggerak yang mengerahkan semua pihak untuk menggarap peluang ini secara bersama,” kata dia.

Ia menegaskan bahwa industri digitalisasi informasi khususnya artificial inteligence, tidak bisa dibendung. Akan tetapi, bukan tidak mungkin Indonesia menjadi pemain kunci bila inisiatif ini berubah menjadi gerakan nasional. 
 

Baca: Seruan Wapres Gibran Dinilai Menegaskan Afirmasi terkait Potensi Digital

“Tinggal bagaimana membuat ide yang disampaikan oleh Mas Gibran menjadi gerakan nasional yang menghimpun semua potensi dan sumber daya para aktor lokal atau nasional yang lebih dulu telah bergerak di industri digital. Indonesia mempunyai peluang besar menjadi aktor kunci di bidang ini mengingat digital native di Indonesia sangat besar,” ulasnya. 

Menurut dia, visi yang disampaikan Gibran sebagaimana yang telah ditekankan pula oleh Presiden Prabowo Subianto, jangan menguap begitu saja. Melalui gerakan nasional ini, haraparannya dapat memadukan seluruh potensi sekaligus membuka ruang kesempatan, terutama UMKM untuk tumbuh dan berkembang. 

“Apa yang disampaikan oleh Mas Gibran di video itu sangat jelas dan bisa dipahami. Tinggal dipetakan potensi atau sumber daya yang dipunyai oleh para pelaku usaha mikro, dan seberapa jauh infrastruktur digital itu telah dibangun atau kebijakan nasional maupun pemerintah daerah itu inklusif dan memberi kesempatan untuk mengembangkan usahanya,” pungkas dia.