Sengketa Ambalat: Hikmahanto Koreksi Istilah Klaim Menlu Malaysia

Jakarta: Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana memberikan tanggapan terkait pernyataan Menteri Luar Negeri Malaysia di depan Parlemen Malaysia mengenai wilayah perairan sengketa Indonesia–Malaysia. Menlu Malaysia menyebut perairan tersebut sebagai ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi, dan tidak menggunakan istilah Blok Ambalat.

Pernyataan ini memicu kegaduhan di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto pun turun tangan menenangkan publik dengan menyampaikan bahwa persoalan ini akan diselesaikan secara baik dan damai.

Hikmahanto menilai ada hal mendasar yang perlu dikoreksi dari keterangan Menlu Malaysia. Menurutnya, Menlu Malaysia menggunakan istilah “kedaulatan” (sovereignty) untuk klaim atas ND6 dan ND7, padahal wilayah itu tidak berada di laut teritorial Malaysia.

“Blok ND6 dan ND7 berada di Landas Kontinen (Continental Shelf), di mana pada wilayah tersebut yang dapat diklaim adalah hak berdaulat (sovereign right),” jelas Hikmahanto dalam keterangan pers pada Sabtu, 9 Agustus 2025.

Ia juga menyoroti penggunaan istilah Laut Sulawesi oleh Malaysia, yang menurutnya mencerminkan perspektif negara tersebut. Malaysia tidak mengakui klaim Landas Kontinen Indonesia di Blok Ambalat, sehingga memilih tidak menggunakan istilah Ambalat.

“Bagi Indonesia, tentunya, karena tidak mengakui klaim Malaysia atas Blok ND6 dan ND7, maka harus konsisten menyebutnya sebagai Blok Ambalat,” tegas Hikmahanto.

Ia menjelaskan, sengketa perbatasan di Landas Kontinen kedua negara terjadi karena Blok Ambalat yang diklaim Indonesia dan Blok ND6–ND7 yang diklaim Malaysia saling beririsan.

Area irisan inilah yang oleh kedua pemimpin negara disepakati untuk dikerjasamakan melalui mekanisme pengembangan bersama (joint development).

Baca juga:  Presiden Prabowo Ingin Penyelesaian Damai soal Blok Ambalat