Malaysia dan ASEAN Desak Transparansi Pemilu Myanmar dan Rohingya

Seremban: Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Mohamad Hasan, mengatakan akan lakukan kunjungan resmi ke Myanmar pada 19 September, bersama rekan-rekannya dari Indonesia, Filipina, dan Thailand. Kunjungan itu antara lain akan membahas metode pelaksanaan pemilu yang direncanakan di negara tersebut.

Mohamad mengatakan, pertemuan delegasi dengan Penjabat Presiden Myanmar bertujuan untuk memastikan bahwa pemilu, yang dijadwalkan akhir tahun ini, benar-benar bermanfaat bagi rakyat Myanmar.

Ia menambahkan bahwa hasil kunjungan tersebut akan disampaikan kepada para pemimpin negara pada KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur, 26-28 Oktober.

Menurutnya, Myanmar juga harus sepenuhnya mematuhi Konsensus Lima Poin (5PC), yang mencakup gencatan senjata, dialog inklusif, dan bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, sebagai langkah kunci untuk memulihkan perdamaian dan stabilitas di negara tersebut.

Selama situasi keamanan dan stabilitas politik di Myanmar belum pulih dan pemerintahan yang dipilih secara demokratis belum terbentuk, masalah pengungsi Rohingya tidak dapat diselesaikan. Bangladesh saat ini mengelola 1,3 juta warga Rohingya di negaranya, terutama di wilayah Cox's Bazar.

“Malaysia tidak terkecuali, kami menampung hampir 150.000 pengungsi Rohingya. Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kami menerima mereka hanya untuk sementara, bukan permanen,” ujarnya kepada wartawan setelah meresmikan serah terima Aula Serbaguna Terbuka Tertutup di SK Lavender Heights, Seremban, dikutip dari Malay Mail, Jumat 15 Agustus 2025.

Mohamad mengatakan ia juga ingin klarifikasi apakah pemilu akan diselenggarakan secara nasional, mengingat masih terdapat 63 kota atau wilayah yang berada dalam status darurat yang diberlakukan oleh Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (NDSC) Myanmar.

Pada 31 Juli, dilaporkan bahwa junta Myanmar mengumumkan pembentukan badan baru untuk menyelenggarakan pemilihan umum pada akhir tahun ini, yang secara efektif mengakhiri status darurat yang berlaku sejak kudeta 2021.

Menyusul pembentukan Komisi Keamanan dan Stabilitas yang baru, yang juga diketuai oleh Min Aung Hlaing, junta menyatakan bahwa status darurat telah resmi dicabut.