Dukung Kebijakan Pemerintah, Kadin Genjot Peran UMKM dan Koperasi

Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi sebagai fondasi utama ekonomi rakyat melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang UMKM dan Koperasi 2025.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menyebutkan, UMKM dan koperasi adalah soko guru ekonomi nasional yang selaras dengan amanat para pendiri bangsa. Ia menekankan, amanah Bung Karno dan Bung Hatta tentang kemerdekaan dan koperasi sebagai jembatan emas menuju kesejahteraan harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan nyata.

"Kadin hadir sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus naungan dunia usaha, termasuk UMKM dan koperasi yang jumlahnya mencapai lebih dari 60 juta pelaku dan 130 ribu koperasi di seluruh Indonesia,” ujar dia dikutip Rabu, 20 Agustus 2025.

Rakornas Kadin ini, sambung Anin, juga menegaskan dukungan terhadap visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya agenda pembangunan ekonomi kerakyatan yang menempatkan koperasi sebagai agregator dan UMKM sebagai tulang punggung rantai pasok nasional.

Anin menyatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi contoh nyata keberpihakan pemerintah yang menurut Kadin mampu menggerakkan setengah triliun rupiah lebih investasi di daerah, melibatkan ribuan dapur umum, serta membuka pasar baru bagi peternak ayam, telur, hingga pemasok buah dan susu di tingkat lokal.

Rakornas Kadin menjadi forum penting untuk memperkuat konsolidasi antara dunia usaha dan pemerintah dalam mempercepat transformasi ekonomi kerakyatan. Kadin menekankan bahwa koperasi Desa Merah Putih serta koperasi modern berbasis digital akan menjadi agregator yang menjembatani jutaan UMKM dengan offtaker besar, mulai dari distribusi pangan, pupuk, hingga energi.

(Menteri UMKM Maman Abdurrahman (kedua dari kanan). MI/Naufal Zuhdi)

Dukungan pemerintah bagi UMKM

Di kesempatan yang sama, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan, kebijakan afirmatif Presiden Prabowo melalui alokasi anggaran Rp335 triliun untuk program MBG sepenuhnya berpihak pada pelaku usaha kecil.

“Setiap dapur umum membutuhkan investasi antara Rp500 juta hingga Rp2 miliar, dengan rata-rata 20 pemasok lokal yang terlibat. Ini membentuk ekosistem usaha baru yang betul-betul menghidupkan ekonomi rakyat di tingkat desa dan kecamatan,” ujar Maman.

Kementerian UMKM, sambung Maman, tengah menyiapkan sistem “Sapa UMKM” sebagai super-aplikasi untuk memetakan kebutuhan dan kendala jutaan pelaku usaha. Sistem ini akan menjadi pintu masuk layanan pembiayaan, sertifikasi, hingga pemasaran agar UMKM benar-benar mendapatkan akses yang berkualitas.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pun kini diarahkan agar 60 persen penyaluran dialokasikan ke sektor produksi sehingga memberi multiplier effect yang lebih luas bagi penyerapan tenaga kerja dan penguatan rantai pasok nasional.

Sebagai informasi, penyelenggaraan rakornas ini turut mendapatkan dukungan penuh dari berbagai sponsor strategis, mulai dari BRI, Mandiri, BTN, dan BSI yang berkomitmen menyediakan akses pembiayaan inklusif bagi UMKM, hingga Pupuk Indonesia yang mendukung ketahanan pangan berbasis koperasi desa.

Dukungan juga datang dari Tripa (PT Asuransi Tripakarta) yang menghadirkan layanan proteksi usaha, serta WONDR yang mengedepankan solusi digital untuk pemasaran produk UMKM.