Trump Izinkan Operasi Rahasia CIA di Venezuela, Tekanan ke Maduro Meningkat

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengonfirmasi pada Rabu, 15 Oktober 2025 bahwa dirinya telah memberi wewenang kepada Badan Intelijen Pusat (CIA) untuk melakukan operasi rahasia di Venezuela. Langkah ini menandai peningkatan tekanan terhadap pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.

Menurut laporan The New York Times, kebijakan rahasia tersebut bertujuan untuk menggulingkan Maduro dari kekuasaan. Pemerintahan Trump juga menawarkan hadiah sebesar USD50 juta bagi siapa pun yang memberikan informasi yang mengarah pada penangkapan dan vonis Maduro atas tuduhan perdagangan narkoba.

Trump menyatakan keputusan itu diambil karena banyak narkoba, termasuk fentanyl, yang masuk ke Amerika Serikat melalui Venezuela.

“Kami kini mengawasi jalur darat, karena laut sudah kami kendalikan dengan baik,” ucap Trump.

Ia berulang kali menuding Venezuela menjadi pusat perdagangan fentanyl, meski data resmi menunjukkan Meksiko merupakan sumber utama narkoba tersebut. Ketika ditanya mengapa tidak menggunakan Penjaga Pantai untuk menghentikan kapal penyelundup, Trump menjawab bahwa cara itu terlalu politis dan tidak efektif.

Trump menolak menjawab apakah CIA diberi izin untuk mengeksekusi Maduro, namun ia menyatakan bahwa Venezuela sedang merasakan tekanan. Ia memerintahkan peningkatan kekuatan militer AS di Karibia Selatan.

Militer AS telah melakukan beberapa serangan terhadap kapal yang diduga menyelundupkan narkoba, meski tanpa bukti kuat. Langkah ini menunjukkan upaya Trump menggunakan kekuatan militer secara lebih agresif, termasuk dalam operasi melawan penyelundupan narkoba.

Selain itu, Trump menuduh pemerintah Venezuela membebaskan banyak narapidana, termasuk pasien dari rumah sakit jiwa, untuk dikirim ke Amerika Serikat. Namun, ia tidak menjelaskan jalur perbatasan yang dimaksud. Baik pemerintah Maduro maupun pihak oposisi yang dipimpin Maria Corina Machado belum memberikan tanggapan atas pernyataan tersebut.

Pernyataan Trump memicu kritik dari sejumlah anggota Kongres AS yang menilai pemerintah kurang transparan. Senator Jeanne Shaheen, anggota senior Komite Hubungan Luar Negeri Senat, menilai langkah itu berisiko menjerumuskan AS ke dalam konflik baru.

“Rakyat Amerika berhak tahu apakah pemerintah sedang membawa negara ini menuju perang lain atau menjalankan operasi pergantian rezim,” pungkas Shaheen.

(Keysa Qanita)