Disinggung IMF, Bahlil: RI Konsisten Jalankan Kebijakan Hilirisasi

Jakarta: Menteri Investasi Bahlil Lahadalia kembali menyinggung Dana Moneter Internasional (IMF) yang dianggap sebagai lembaga internasional yang tidak menginginkan Indonesia sebagai negara maju.

Bahlil menekankan Indonesia saat ini benar-benar akan fokus dan memasifkan program hilirisasi, khususnya sektor pertambangan. Sebab, hilirisasi akan menciptakan nilai tambah yang besar dan memberikan dampak ikutan yang luas.

"Jadi memang sekarang hilirisasi ini betul-betul masif sekalipun beberapa lembaga negara merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk secara bertahap melakukan peninjauan kembali terhadap pelarangan ekspor komoditas dan jangan diperluas," katanya dalam konferensi pers, Jumat, 21 Juli 2023.

"Jadi lembaga-lembaga ini tidak ingin negara ini maju. Kalau seandainya tidak ada manfaat bagi negara indonesia pasti mereka tidak memberikan rekomendasi," imbuhnya.

Bahlil juga menekankan pemerintah Indonesia akan tetap konsisten dalam membuat dan menjalankan program dan kebijakan hilirisasi tersebut. Bahkan, ia mengklaim akan memberikan insentif dalam program hilirisasi lebih banyak lagi.

"Kita konsisten dan kita akan mendorong untuk memberikan insentif yang lebih baik lagi agar mereka (investor) bisa masuk," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, IMF mengimbau Indonesia untuk mempertimbangkan kebijakan penghapusan bertahap pembatasan ekspor nikel dan tidak memperluas pembatasan ke komoditas lainnya.
 
Hal itu berdasarkan dokumen IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia, yang memberikan catatan terkait rencana hilirisasi nikel di Indonesia.
 
Dalam dokumen tersebut, IMF menyebut kebijakan harus berlandaskan analisis terkait biaya dan manfaat lebih lanjut. Selain itu, kebijakan juga perlu dibentuk dengan mempertimbangkan dampak-dampak terhadap wilayah lain.