Kawasan Berbasis Alam Disiapkan dengan Pendekatan Konservasi dan Edukasi

Bogor: Pengelolaan kawasan berbasis alam tidak hanya berkaitan dengan upaya memulihkan lingkungan, tetapi juga membutuhkan keterbukaan terhadap evaluasi, kolaborasi lintas sektor, dan keterlibatan masyarakat. Aspek-aspek tersebut menjadi perhatian dalam peninjauan kawasan yang tengah dipersiapkan untuk dibuka kepada publik di wilayah Bogor, Jawa Barat.

Dalam rangkaian pertemuan Friends of Indonesia, sebanyak 22 perwakilan WWF-Indonesia dan jejaring WWF Global mengunjungi kawasan tersebut untuk melihat pendekatan restorasi lahan, konservasi, edukasi lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan pengelola.

Melalui kegiatan kunjungan lapangan, para peserta meninjau proses restorasi lahan kritis di kawasan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 hingga kegiatan konservasi di Zona Pemanfaatan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP).

CEO WWF-Indonesia Aditya Bayunanda menilai, keterlibatan sektor swasta dapat menjadi salah satu bagian dari upaya pelestarian lingkungan, terutama ketika dijalankan bersama pemerintah, masyarakat lokal, dan organisasi konservasi.

“Hal menarik dari EIGER Nature adalah bagaimana sektor swasta bisa berusaha sambil ikut mengambil peran dalam menjaga alam, sambil tetap memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Aditya dalam keterangan dikutip, Sabtu, 17 Oktober 2026.

Menurut dia, kolaborasi berbagai pihak berpotensi mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan, termasuk dalam mengembangkan sumber pembiayaan bagi kegiatan konservasi. Namun, upaya tersebut membutuhkan komitmen yang konsisten agar manfaat lingkungan dan sosial dapat terus dijaga dalam jangka panjang.

Keterbukaan terhadap evaluasi lingkungan

Selain WWF-Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat juga melakukan kunjungan untuk meninjau perkembangan pengelolaan kawasan dan melihat tindak lanjut atas masukan yang sebelumnya disampaikan. Pembahasan turut mencakup aspek perizinan dan kelengkapan dokumen lingkungan.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Barat, Wahyudin Iwang, mengapresiasi keterbukaan pengelola dalam menerima masukan maupun kritik. Menurut dia, ruang dialog diperlukan agar pengelolaan kawasan dapat terus dievaluasi.


Peninjauan kawasan yang tengah dipersiapkan untuk dibuka kepada publik di wilayah Bogor, Jawa Barat. Dokumentasi/ istimewa.

“Selama ini kami melihat EIGER Nature sebagai salah satu perusahaan yang masih memiliki komitmen. Kami juga melihat bahwa EIGER sangat terbuka untuk menerima saran, masukan, termasuk kritik. Jarang sekali perusahaan yang bisa menempatkan dirinya seperti itu,” kata Iwang.

Dalam kunjungan tersebut, WALHI menyampaikan bahwa sejumlah perizinan dan dokumen lingkungan yang diperlukan telah dipenuhi. Berdasarkan keterangan dalam bahan yang disampaikan, pengembangan kawasan yang dimulai sejak 2018 itu dilengkapi dokumen terkait tata ruang, persetujuan lingkungan, site plan, dan perizinan bangunan.

Peninjauan juga melibatkan akademisi dan pakar dengan keahlian di bidang konservasi tumbuhan, satwa liar, pencemaran lingkungan, serta pengelolaan sampah dan limbah.

Meski mengapresiasi perkembangan yang ditinjau, Iwang mengingatkan bahwa komitmen terhadap lingkungan perlu dijalankan secara berkelanjutan. Pengelolaan kawasan berbasis alam, menurut dia, memerlukan konsistensi dalam pelaksanaan dan evaluasi, bukan hanya pada tahap persiapan pembukaan bagi pengunjung.

Ia berharap pengalaman pengelolaan kawasan tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran bagi pelaku usaha lain yang mengembangkan kegiatan di lingkungan alam.

Menyatukan konservasi dan manfaat sosial

Direktur Utama EIGER Nature, Imanuel Wirajaya, mengatakan keterbukaan terhadap evaluasi menjadi bagian dari pendekatan Pentahelix yang diterapkan dalam pengelolaan kawasan. Pendekatan ini melibatkan berbagai unsur, termasuk pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan media.

“Kami ingin membuka ruang agar masukan dan kritik tidak hanya disampaikan, tetapi juga dapat dilihat kembali secara langsung di lapangan, apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah baik untuk dipertahankan, dan apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan,” ujar Imanuel.

Kawasan tersebut dikembangkan dengan menggabungkan kegiatan konservasi, edukasi lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelola juga menjalin kolaborasi dengan sejumlah pihak, termasuk Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

Imanuel berharap keterlibatan organisasi lingkungan, akademisi, pemerintah, dan masyarakat dapat membantu memperkuat pengelolaan kawasan. Melalui kerja sama tersebut, upaya menjaga lingkungan diharapkan dapat berjalan seiring dengan peningkatan pemahaman publik mengenai konservasi dan manfaatnya bagi masyarakat.

Pengalaman ini menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan berbasis alam memerlukan proses yang berkelanjutan. Keterbukaan terhadap evaluasi, kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan, dan kerja sama berbagai pihak menjadi unsur penting untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas manusia dan kelestarian alam.