Gubernur BI Eksklusif di Top Economy: Stabilitas Rupiah, MSCI, dan QRIS

Jakarta: Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, menjawab berbagai isu seputar perekonomian secara eksklusif di program Top Economy Metro TV, Selasa, 27 Oktober 2026. Beberapa isu yang dibahas yaitu stabilitas rupiah, polemik indeks indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI), dan perluasan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Destry mendukung pemerintah untuk memperkuat ekspor. Hal ini penting untuk meningkatkan pendapatan negara dan menguatkan nilai tukar rupiah.

Ia menjelaskan, pemerintah perlu memfokuskan ekspor agar terjadi transfer pricing. Menurutnya, ada potensi-potensi ekspor Indonesia yang masih belum optimal.

"Selama ini kita tahu juga memang mungkin banyak potensi-potensi ekspor kita yang mestinya bisa lebih tinggi tapi ternyata tidak tercermin," jelasnya.

Destry mengungkapkan, salah satu peran BI dalam kondisi tersebut yaitu menjaga stabilitas. Menurutnya, stabilitas tidak harus memaksakan adanya penguatan rupiah.

Ia menambahkan, ada kondisi dan kisaran yang menentukan hal tersebut seperti situasi global atau kondisi domestik. Menurutnya, stabilitas sangat penting, terutama untuk para pelaku usaha.

"Stabilitas itu kan tidak berarti dia harus paksain dia menguat. Karena kan tentu semua itu kan ada range-nya dan ada condition-nya," katanya.

Destry menyebut, fluktuasi nilai rupiah yang terukur sangat penting bagi para pelaku usaha. Dengan demikian, para pelaku usaha bisa memprediksi keberlangsungan usahanya.

"Sehingga siapapun yang melakukan usaha, mereka bisa memprediksi kira-kira ke depan gimana sih, kalau mau menguat ke berapa, kalau mau melemah keberapa," ucapnya.

Polemik MSCI

Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti dalam program Top Economy edisi Gubernur BI Bicara Rupiah. Dok. Metro TV


Terkait MSCI, Destry menyebut, pihaknya juga terlibat untuk merespons adanya polemik tersebut. Ketika ada laporan yang menyebut pasar saham Indonesia akan turun klasifikasi, pihaknya beserta lembaga terkait segera melakukan rapat.

"Kita ada KSSK ya, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, di mana anggotanya, ketua komitenya atau koordinatornya ke Menteri Keuangan, kemudian ada Bank Indonesia, ada OJK, dan ada LPS. Dan kita merapat, kita membahas itu, apa nih langkah yang harus diambil," ujar Destry, dalam program Top Economy Metro TV, Selasa, 27 Oktober 2026.

Ia menjelaskan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berwenang atas isu tersebut langsung merespons cepat. Meski begitu, lembaga-lembaga lain juga langsung mengambil langkah antisipasi mencegah dampak isu tersebut meluas.

"Kita langsung paling nggak saling memperkuat diri, apa kita mengantisipasi dampaknya kemana-kemana di seluruhnya," jelasnya.

Destry mengungkapkan, langkah yang diambil BI yaitu memonitor posisi rupiah dan mengupayakan stabilitas. Ia menyebut, ada estimasi bahwa ada potensi kehilangan rupiah sebesar Rp9 triliun dalam dua hari usai adanya isu tersebut.

Pihaknya mengantisipasi potensi negatif tersebut. Meski begitu, tidak ada kehilangan sebesar estimasi yang terjadi.

"Memang sebenarnya net debt-nya nggak tercapai sebesar itu. Jadi artinya mungkin sebagian masih ada di dalam, masih di Indonesia," katanya.

Destry menambahkan, ada langkah repricing dari SPN agar yield bisa naik sampai di 7,4 ya. Selain itu, insentif-insentif agar dana bisa masuk juga dilakukan.

"Kita sudah melakukan apa yang memang seharusnya kita lakukan ya. Dan yang kita lihat sejauh ini juga memang sudah dilakukan teman-teman di OJK," ucapnya.

Perluasan QRIS

Destry menyebut, QRIS, sebagai salah satu metode transaksi semakin inklusif. Pihaknya saat ini mendorong QRIS Cross-Border atau penggunaan antarnegara semakin meluas.

"Kita juga ada QRIS Cross-Border. Sekarang sudah berapa 6 atau 7 negara lah ya," ujar Destry, dalam program Top Economy Metro TV, Selasa, 28 Oktober 2026

Ia menjelaskan, penggunaan QRIS juga bisa jadi salah satu indikator wisata. Melalui mekanisme inbound atau transaksi turis asing di dalam negeri, beberapa negara seperti Thailand mencatatkan transaksi yang lebih tinggi daripada transaksi di luar negeri (outbound).

Destry juga menyebut masih ada beberapa negara yang mengalami kendala seperti Jepang. Menurutnya, hal tersebut bisa terjadi karena ada penyesuaian sistem ketika turis Jepang hendak bertransaksi di dalam negeri.

"Jadi QRIS Cross-Border itu akan terus kita tingkatkan," jelasnya.

Ia juga menyoroti penggunaan QRIS di dalam negeri. Menurutnya, dukungan pembangunan infrastruktur internet membuat penggunaan QRIS di masyarakat semakin meningkat.

"Jadi sinyal kan sudah makin bagus. Sehingga Kris itu juga ya tadi makin inklusif," katanya. Destry menyinggung literasi harus ditingkatkan seiring semakin meluasnya penggunaan QRIS agar tidak ada pihak dirugikan saat transaksi. Di sisi lain, ia menekankan pembayaran secara tunai juga harus diterima.

"Tetap bahwa uang cash, tunai itu adalah alat pembayaran. Tapi kan masalah preferensi masyarakat, sekarang mereka lebih suka digital," ucapnya.