5 Provinsi Ini Jadi Prioritas Penanganan Stunting Indonesia

Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengusulkan tambahan provinsi prioritas penanganan stunting. Provinsi tersebut adalah Papua, Papua Barat, Sumatra Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.

Saat ini, sebanyak 12 provinsi telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai provinsi prioritas penanggulangan stunting karena dianggap menjadi kantong-kantong penyumbang angka prevalensi stunting tinggi. 

Kedua belas provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatra Utara, dan Banten.

Namun, sebagai upaya mengejar target penurunan angka prevalensi stunting hingga 14 persen pada 2024, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengusulkan tambahan provinsi prioritas.

“Kita rencanakan akan menambah empat (provinsi), ini usulan dari Kemenko PMK yaitu Papua, Papua Barat, Sumatera Barat dan satu lagi Kalimantan Timur,” sebut Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden, Suprayoga Hadi saat memberikan keterangan pers usai acara pembukaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Percepatan Penurunan Stunting 2023 di Jakarta Pusat, Kamis, 5 Oktober 2023.

Baca juga: Bali Targetkan Turunkan Angka Stunting Jadi 6% Pada 2024

Adapun satu lagi, sambung Suprayoga, adalah Sulawesi Selatan. Hal ini dengan pertimbangan, Sulawesi Selatan adalah provinsi di luar pulau Jawa yang memiliki jumlah penduduk terbesar, sehingga memerlukan perhatian khusus.

“Jadi kelihatannya pasiennya akan bertambah tidak hanya 12 provinsi, menjadi sekitar 17 provinsi yang akan kita prioritaskan di 2024. Kemungkinan akan dilaporkan Tim Pelaksana kepada Tim Pengarah besok,” jelas dia.

Kebut target penurunan angka stunting

Sebelumnya, pada kesempatan yang sama Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Pembangunan Kependudukan, Kemenko PMK Satya Sananugraha mengungkapkan bahwa perlu upaya khusus untuk mencapai target angka prevalensi stunting 14 persen pada 2024. Untuk itu, menurutnya perlu sinergi dan koordinasi dari kementerian dan lembaga serta berbagai pihak terkait lainnya.

“Sinergi dan koordinasi antara kementerian dan lembaga yang ada dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting perlu kita tingkatkan melalui kegiatan-kegiatan seperti hari ini,” ungkap Satya.

Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku Ketua Pelaksana Tim Percepatan penurunan Stunting Pusat Hasto Wardoyo mengungkapkan rasa optimisnya bahwa target angka prevalensi stunting 14 persen pada 2024 akan tercapai. Ia beralasan, tren penurunan angka prevalensi stunting di Indonesia sejak 2013 hingga saat ini cukup baik.

“Jadi target 14 persen itu tahun 2024, bukan tahun sekarang, akhir tahun ini 17,8 persen harapannya. Hari ini angkanya 21,6 persen, tapi sekarang ini Menteri Kesehatan baru melakukan survei yang nanti selesainya bulan November, insya Allah, bulan Desember diumumkan,” ungkap Hasto.

Sebagai informasi, dalam empat tahun terakhir tercatat angka Prevalensi Stunting Nasional turun sebesar 9,2 persen, yakni dari 30,8 persen pada 2018 menjadi 21,6 persen pada 2022. Sehingga, untuk mencapai target angka prevalensi stunting 14 perse  pada 2024, maka pemerintah harus dapat menurunkan angka prevalensi sebesar 7,6 persen dalam dua tahun ke depan.