Kemendikdasmen Percepat Akselerasi Revitalisasi Sekolah

Jakarta: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melakukan percepatan perbaikan sarana prasarana pendidikan. Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 difokuskan untuk menuntaskan perbaikan 1,2 juta ruang kelas yang saat ini berada dalam kondisi rusak sedang atau berat di 195 ribu sekolah.

Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen, Gogot Suharwoto, menekankan bahwa revitalisasi ini merupakan prioritas utama dan telah masuk dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden.

“Tantangan kerusakan sangat besar, namun target utama adalah menyelesaikan sekolah yang masuk skala prioritas. Ini didukung oleh Inpres dan komitmen bersama dari berbagai lembaga, menjadikannya landasan hukum yang kuat,” kata Gogot.

Untuk memastikan program berjalan efisien dan transparan, Kemendikdasmen menyederhanakan mekanisme pengusulan melalui Aplikasi Revitalisasi Satuan Pendidikan (revit.kemendikdasmen.go.id).

Aplikasi itu menjadi gerbang tunggal pengusulan, dilengkapi dengan fitur rekomendasi otomatis berbasis data Dapodik, pemeriksaan kelengkapan dokumen real time, dan verifikasi berlapis oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pusat.

Sistem ini didesain untuk menjamin pemeringkatan sasaran yang objektif, terutama bagi daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dan sekolah dengan tingkat kerusakan tertinggi.

Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen, Eko Susanto, menegaskan bahwa keberhasilan program 2026 kini berada di tangan Pemda.

"Pemda memegang peran penentu. Mereka diwajibkan segera berkoordinasi, melakukan asesmen lapangan, dan mengusulkan skala prioritas melalui aplikasi," kata Eko.

Sementara itu, sekolah yang diusulkan harus memenuhi persyaratan teknis yang ketat. Sekolah wajib melengkapi dokumen lahan siap bangun, formulir tingkat kerusakan yang ditandatangani surveyor, serta bukti foto kondisi kerusakan dari enam sudut berbeda yang dilengkapi geotagging.

Revitalisasi 2026 juga memperluas menu perbaikan, tidak hanya rehabilitasi ruang rusak, tetapi juga pembangunan ruang belajar baru, penataan lingkungan, hingga pengadaan sumber air bersih untuk sanitasi yang layak.

"Program ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi komitmen negara untuk layanan pendidikan yang berkeadilan, menjamin siswa belajar dalam kondisi aman dan nyaman," kata Eko.