Kepatuhan Regulasi Jadi Barometer Keberlanjutan Sektor Hilir Migas

Jakarta: Kedisiplinan badan usaha dalam mematuhi regulasi hilir minyak dan gas bumi (migas) kini menjadi faktor penentu dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional. Di tengah ketatnya pengawasan sektor distribusi energi, konsistensi badan usaha dalam memenuhi cadangan operasional dan tata kelola perpajakan menjadi sorotan otoritas terkait.

Salah satu pelaku usaha di sektor BBM industri dan maritim, Turbion, mencatatkan rangkaian pemenuhan standar operasional melalui penilaian regulator pusat maupun daerah.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) baru-baru ini menetapkan perusahaan tersebut sebagai Badan Usaha BBM Terbaik Kategori Menengah pada ajang BPH Migas Award 2024.

Penilaian tersebut didasarkan pada performa perusahaan dalam memenuhi regulasi teknis dan menjaga standar operasional di lapangan.

Sebelumnya, pada tahun 2022, perusahaan yang sama juga mendapat catatan positif dari BPH Migas terkait ketaatan penyediaan cadangan operasional BBM, yang merupakan komponen krusial dalam mitigasi ketersediaan energi nasional.

Kontribusi Pajak Daerah Selain kepatuhan operasional, kontribusi sektor energi terhadap pendapatan daerah melalui Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB) juga menjadi indikator sehatnya tata kelola perusahaan.

Data menunjukkan, Turbion secara konsisten mendapatkan pengakuan atas ketaatannya sebagai Wajib Pungut PBB KB di Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2019, 2023, dan 2025.

Direktur Turbion, Kimsai, menjelaskan bahwa bagi pelaku usaha di sektor energi, kepatuhan bukan sekadar upaya menggugurkan kewajiban administratif, melainkan fondasi untuk menghadapi dinamika pasar.

"Kami memandang kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku sebagai komitmen jangka panjang untuk menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan serta memastikan keberlanjutan bisnis di sektor yang sangat teregulasi ini," kata Kimsai.

Fokus Sektor Maritim Secara operasional, Turbion memfokuskan layanan pada penyaluran BBM untuk kebutuhan industri dan sektor maritim. Mengingat profil risiko yang tinggi di sektor energi maritim, penerapan standar operasional dan tata kelola perusahaan yang tertib menjadi kebutuhan primer bagi setiap badan usaha penyalur.

Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM agar tepat sasaran dan memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan.

Rekam jejak kepatuhan yang ditunjukkan oleh pelaku usaha diharapkan mampu meningkatkan iklim investasi dan kepastian hukum di sektor hilir energi nasional.