Ilustrasi. Foto: MI/Ramdani
M Ilham Ramadhan Avisena • 10 September 2024 11:51
Jakarta: Masyarakat kelas menengah, terutama yang di Asia saat ini perlu untuk menjadi perhatian bersama.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan mengatakan demikian lantaran level masyarakat itu dapat berpotensi menjadi penopang perekonomian global.
"Kelas menengah ini jadi engine pertumbuhan ekonomi. Yang menariknya lagi kelas menengah terutama yang di Asia akan jadi backbone pertumbuhan ekonomi global,' kata Ferry dalam Forum Merdeka Barat 9 yang disampaikan secara virtual di Jakarta dilansir Media Indonesia, Selasa, 10 September 2024.
Ferry mengatakan untuk menyelesaikan permasalahan penurunan daya beli di antara masyarakat kelas menengah, perlu adanya penetapan profil kebutuhan lebih dulu.
Dalam hal ini, pemerintah telah menetapkan profil masing-masing masyarakat kelas menengah dan menengah ke bawah sesuai dengan pekerjaan hingga kebutuhan primer-sekundernya.
Insentif bagi kelas menengah ke bawah
Untuk kelas menengah ke bawah, pemerintah berupaya membantu dengan berbagai program Perlindungan Sosial (Perlinsos), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Sembako, hingga Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
Kemudian, siasat lain yang ditempuh pemerintah sebagai solusi pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah, yakni lewat bantuan subsidi di sektor properti.
Ferry menjelaskan, pemerintah telah menambah insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan kuota subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Insentif PPN DTP properti telah resmi ditambah dari yang sebelumnya 50 persen untuk semester II-2024, menjadi 100 persen sampai Desember 2024. Kemudian, target kuota FLPP juga ditambah dari 166 ribu unit, menjadi 200 ribu unit mulai 1 September 2024.
"Kalau melihat kelas menengah kalau berdasarkan data BPS, karakteristik (kebutuhan) investasi, tadi tentu pendidikan, perumahan kemudian transportasi tentu di samping makanan. Makanan tetap menjadi komponen terbesar, tapi mungkin kelas menengah share-nya tidak sebesar kelas menengah bawah," jelas dia.
Memperluas akses pembiayaan KUR
Selain itu, untuk masyarakat yang bekerja di bidang wirausaha, pemerintah memperluas akses pembiayaan lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Adapun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp90,45 triliun per 30 April 2024.
"Tahun ini kita sudah alokasikan, paling tidak ada sekitar Rp280 triliun untuk Kredit Usaha Rakyat yang memang kita berikan untuk teman-teman kita yang mau dan bisa berusaha. Kita harapkan akhir tahun bisa kita capai," tutur dia.
Lebih lanjut, ia menambahkan, pihaknya juga memiliki kebijakan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang ditujukan sebagai bantalan bagi masyarakat kelas menengah yang kehilangan pekerjaannya.
"Kita punya yang namanya Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Bentuknya kompensasi finansial dan dukungan pelatihan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaannya," ujar dia.
Streaming