Indonesia Masih Berutang Kemerdekaan ke Palestina

Bandung: Indonesia masih memiliki utang yang belum dibayarkan, dan utang itu adalah kemerdekaan Palestina. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pidato Pernyataan Pers Tahunan Menteri (PPTM) yang digelar di Museum Konferensi Asia Afrika (MKAA) di Bandung, Senin, 8 Januari 2024.

"Gedung ini (MKAA) mengingatkan adanya satu utang kita yang belum terbayar, yaitu kemerdekaan Palestina. Tahun 2023 merupakan tahun yang sangat buruk bagi bangsa Palestina," kata Menlu Retno.

Menjelang tutup tahun 2023, lebih dari 21 ribu orang kehilangan nyawanya di Gaza akibat kekejaman Israel. Retno mengatakan, 70 persen diantaranya adalah anak-anak dan perempuan.

"Berbagai fasilitas publik dihancurkan dan tidak dapat berfungsi, termasuk Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara yang merupakan kontribusi rakyat Indonesia," ucapnya.

Menlu Retno menegaskan, Dewan Keamanan PBB tidak mampu menghentikan genosida yang
berlangsung di Gaza. Menurutnya, kekejaman Israel tidak hanya terjadi di Gaza namun juga di Tepi Barat.

Dukungan Kuat Indonesia

"Indonesia terus konsisten dan berada di garis depan bersama dengan bangsa Palestina memperjuangkan hak-hak mereka," ujar Menlu Retno.

Ia menambahkan, Konsul Kehormatan Indonesia telah didirikan di Ramallah pada tahun 2016. Kasus Palestina menunjukkan double standard sejumlah negara di dunia, terutama "The Global North" (negara-negara Utara seperti Amerika dan Eropa).

"Sejumlah negara the Global North mendadak diam menyaksikan pelanggaran kemanusiaan. Kemana semua 'kuliah' yang sering mereka berikan mengenai HAM?'" tanya Menlu Retno.

Menurutnya, bangsa Palestina memiliki hak yang sama. Sehingfa mereka tidak bisa lebih rendah dari negara lain. "Indonesia akan terus berjuang untuk Palestina," tegas Menlu Retno.

Di Mahkamah Internasional, pada 19 Februari yang akan datang, Menlu Retno akan mewakili Pemerintah Indonesia dan menyampaikan pernyataan lisan untuk mendukung Mahkamah memberikan Advisory Opinion perkuat posisi hukum Palestina.

"Yang intinya, PBB tidak boleh melupakan perjuangan Bangsa Palestina, baik secara politik maupun hukum internasional," pungkas Menlu Retno.

Baca juga:  Peringatan 75 Tahun Deklarasi HAM, RI Tegaskan Dukungan untuk Palestina