Melihat Kasus Korea Selatan, Apa Perbedaan Darurat Militer dan Darurat Sipil

Seoul: Darurat militer dan darurat sipil adalah dua jenis keadaan darurat yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk menghadapi situasi yang mengancam stabilitas negara. Meskipun keduanya sama-sama digunakan untuk merespons krisis, keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam pelaksanaan dan dampaknya terhadap masyarakat.

Darurat militer

Darurat militer adalah kondisi yang memungkinkan penggunaan kekuatan militer untuk mengambil alih fungsi pemerintahan, menangguhkan hak-hak sipil, dan memberlakukan kontrol ketat atas masyarakat.

Selama darurat militer, militer memiliki kewenangan untuk mengendalikan situasi, termasuk pembatasan kebebasan pribadi, pembatasan media, serta penggunaan kekuatan militer untuk menegakkan ketertiban. Biasanya, darurat militer diumumkan ketika negara menghadapi ancaman besar, seperti pemberontakan atau serangan dari luar.

Sebagai contoh, pada 3 Desember 2024, Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengumumkan darurat militer setelah tuduhan adanya ancaman "kekuatan anti-negara" yang berhubungan dengan lawan-lawan politik yang dianggap mendukung Korea Utara.

Meskipun darurat militer ini hanya berlangsung sekitar enam jam, keputusan tersebut memicu ketegangan politik besar di negara tersebut, dengan parlemen menentangnya dan memaksa pencabutan status tersebut. Keputusan tersebut juga memunculkan tuduhan pengkhianatan terhadap Presiden Yoon, yang kini menghadapi ancaman pemakzulan.

Darurat sipil

Di sisi lain, darurat sipil adalah kondisi yang lebih fokus pada tindakan pengendalian krisis yang tidak melibatkan penggunaan militer dalam struktur pemerintahan.

Darurat sipil sering diterapkan untuk menangani bencana alam, kerusuhan sosial, atau ancaman terhadap keselamatan publik tanpa harus menggantikan sistem pemerintahan sipil yang ada. Dalam situasi darurat sipil, otoritas sipil tetap memegang kendali, dan militer hanya digunakan jika diperlukan untuk mendukung upaya pemulihan atau menjaga ketertiban.

Contoh darurat sipil bisa dilihat dalam situasi bencana alam, seperti gempa bumi atau banjir besar. Pada tahun 2018, Indonesia mengalami gempa bumi dahsyat di Palu, Sulawesi Tengah.

Pemerintah Indonesia mengumumkan darurat sipil di wilayah tersebut untuk memungkinkan distribusi bantuan kemanusiaan dengan cepat dan mengatasi kerusuhan yang terjadi akibat bencana. Meski militer dilibatkan dalam upaya bantuan, keputusan untuk mengatur dan memulihkan situasi tetap berada di tangan pemerintah sipil.

Dimana letak perbedaannya?

Perbedaan utama antara darurat militer dan darurat sipil terletak pada otoritas yang memimpin. Dalam darurat militer, militer mengambil alih kendali atas pemerintahan dan penegakan hukum, sementara dalam darurat sipil, kontrol tetap berada di tangan pemerintah sipil.

Selain itu, darurat militer lebih sering diterapkan dalam situasi yang melibatkan ancaman serius terhadap negara, sementara darurat sipil cenderung lebih terbatas pada keadaan darurat yang bersifat domestik.
(Antariska)