Menhub Sambut Baik Keputusan WFH ASN Demi Cegah Kemacetan saat Arus Balik

Jakarta: Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyambut baik keputusan untuk menerapkan pengombinasian tugas kedinasan dari kantor (work from office/WFO) dan tugas kedinasan dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Selasa-Rabu, 16 dan 17 April 2024. Hal ini untuk mengantisipasi lonjakan arus balik libur Lebaran.
 
Menhub Budi pun meminta ASN dapat memanfaatkan dengan menunda balik karena masih ada waktu.
 
"Namun, pastikan Kamis dan Jumat, 18-19 April 2024 sudah masuk seperti biasa, sehingga tidak mengganggu pekerjaan," ungkap Budi dalam keterangan resmi yang dikutip Minggu, 14 April 2024.
 
Pemerintah memandang perlu untuk melakukan penyesuaian kerja ASN sebagai bagian dari manajemen mudik Lebaran. Pasalnya, pada saat puncak arus mudik yang terjadi pada Sabtu-Minggu 6-7 April 2024, beberapa ruas jalan tol dipadati kendaraan. Sehingga, terjadi kemacetan berjam-jam lamanya.
 
Budi menuturkan pada saat arus mudik volume to capacity ratio atau VC Ratio hampir mencapai 1 yang artinya kecepatan kendaraan sangat lambat bahkan hampir berhenti, meskipun sudah dilakukan rekayasa lalu lintas.
 
"Diharapkan dengan kebijakan WFH ini arus balik bisa semakin lancar, tidak ada penumpukan yang menimbulkan kemacetan panjang," tegas dia.
 

Baca juga: Pemerintah Kombinasi WFO dan WFH untuk ASN Selama Arus Balik

 

Jumlah pengguna angkutan umum Lebaran

 
Kemenhub mencatat pengguna angkutan umum Lebaran 2024 berdasarkan data pada H+1 Lebaran atau Jumat, 12 April 2024 sebanyak 908.289 orang. Data tersebut terpantau dari Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Kemenhub di Jakarta.
 
Sementara, untuk angkutan pribadi, berdasarkan data pada H+1 Lebaran, jumlah mobil yang keluar dan masuk Jabodetabek melalui jalan tol Jasa Marga dan arteri tercatat sebanyak kendaraan 522.712 dan 2.375.580 orang. Angka tersebut naik 8,47 persen dibandingkan dengan periode normal harian pada 2024.
 
Adapun kebijakan WFH dua hari bagi ASN tidak berlaku bagi semua instansi pemerintah. Bagi instansi pemerintah yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik seperti bagian kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar, tidak dilakukan WFH alias tetap WFO 100 persen.