Sultan Brunei Rombak Kabinet, Tunjuk Pangeran Abdul Mateen sebagai Menlu

Pangeran Abdul Mateen, diangkat sebagai Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam. Foto: VNExpress

Sultan Brunei Rombak Kabinet, Tunjuk Pangeran Abdul Mateen sebagai Menlu

Muhammad Reyhansyah • 5 June 2026 14:15

Bandar Seri Begawan: Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah mengumumkan perombakan besar kabinet pada Kamis, 4 Juni 2026, termasuk pembentukan sejumlah portofolio baru dan penunjukan dua putranya sebagai menteri.

Langkah tersebut menjadi perombakan kabinet pertama sejak 2022 dan dinilai sebagai sinyal awal proses regenerasi kepemimpinan di negara kaya minyak tersebut.

Mengutip NST, Jumat, 5 Juni 2026, perombakan dilakukan ketika Brunei menghadapi tekanan akibat krisis energi global yang dipicu konflik antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran.

Kebijakan itu juga diumumkan menjelang perayaan 60 tahun atau jubilee berlian pemerintahan Sultan Hassanal tahun depan. Sultan yang kini berusia 79 tahun naik takhta pada 1967 dan merupakan salah satu monarki yang paling lama berkuasa di dunia.

Tahun ini, Sultan tercatat lebih jarang tampil di hadapan publik setelah menjalani operasi penggantian lutut pada Januari.

Dalam pidato yang disiarkan televisi nasional, Sultan Hassanal menegaskan dirinya tetap memegang jabatan utama sebagai perdana menteri, menteri pertahanan, dan menteri keuangan.

Putra keduanya, Pangeran Abdul Malik, ditunjuk sebagai Menteri di Kantor Perdana Menteri, yang menjadi posisi kabinet pertamanya.

Sementara itu, putra bungsu keduanya, Pangeran Abdul Mateen, diangkat sebagai menteri luar negeri. Jabatan tersebut sebelumnya dipegang langsung oleh Sultan Hassanal.

Adapun putra sulung sekaligus putra mahkota, Al-Muhtadee Billah, tetap mempertahankan posisinya sebagai Menteri Senior di Kantor Perdana Menteri.

Sultan juga mengumumkan pembentukan tiga jabatan menteri baru untuk memperkuat koordinasi kebijakan antarinstansi pemerintah.

Selain itu, Kementerian Sumber Daya Primer dan Pariwisata akan direstrukturisasi menjadi Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri.

“Langkah ini dimaksudkan untuk mempercepat pengembangan sektor-sektor prioritas, memperkuat upaya diversifikasi ekonomi, mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan menciptakan lapangan kerja yang bermakna,” kata Sultan.

Perombakan kali ini juga mencatat jumlah pejabat perempuan terbanyak dalam kabinet Brunei, termasuk pengangkatan menteri pendidikan serta tiga wakil menteri perempuan.

Latar Belakang Ekonomi dan Energi

Brunei menjadi salah satu negara yang memperoleh keuntungan dari kenaikan harga energi akibat perang di Iran, dengan peningkatan ekspor minyak mentah, produk olahan minyak, dan gas dalam beberapa pekan terakhir.

Namun, pemerintah juga menghadapi lonjakan biaya subsidi untuk mempertahankan harga bahan bakar domestik yang termasuk paling rendah di kawasan Asia Tenggara.

Bulan lalu, Brunei mulai melarang kendaraan berpelat asing dengan tangki bahan bakar yang terisi kurang dari tiga perempat kapasitas memasuki wilayahnya.

Kebijakan tersebut diterapkan untuk mencegah penyelundupan bahan bakar lintas batas sekaligus menjaga pasokan dalam negeri.

Pada Rabu, departemen energi Brunei juga mengumumkan pembentukan komite khusus yang bertugas memantau dan mengoordinasikan langkah-langkah pemerintah dalam menghadapi dampak konflik di Timur Tengah.

(Fajar Nugraha)