Trump: Kesepakatan Nuklir Bergantung Jika Saudi Gabung dalam Abraham Accords

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan bahwa kesepakatan kerja sama nuklir sipil dengan Arab Saudi sepenuhnya bergantung pada langkah kerajaan tersebut dalam menormalisasi hubungan dengan Israel sebagai bagian dari Abraham Accords.

Pernyataan Trump pada Kamis, 23 Juli, dilontarkan sehari setelah kesepakatan itu diumumkan dan telah menimbulkan kebingungan atas perjanjian yang dinilai tidak transparan tersebut, di mana rincian lengkapnya belum dipublikasikan ke publik.

Melalui unggahan di akun Truth Social miliknya, Presiden AS tersebut menuliskan bahwa perjanjian itu akan disetujui, tetapi sepenuhnya bergantung pada bergabungnya Arab Saudi ke dalam Abraham Accords yang sangat dihormati dan sukses. Pihak Arab Saudi tidak segera memberikan tanggapan atas klaim tersebut.

Keputusan untuk menerima normalisasi hubungan dengan Israel di bawah kesepakatan tersebut akan menjadi perubahan arah kebijakan yang sangat besar bagi Riyadh, yang selama ini menentang prospek tersebut.

Saat berbicara kepada wartawan, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menyampaikan bahwa dirinya yakin Trump belum berbicara kembali dengan Putera Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman sejak mengunggah pernyataan tersebut, namun isu ini telah diangkat dalam percakapan-percakapan sebelumnya.

Ia menegaskan bahwa jika Riyadh tidak bergabung dalam Abraham Accords, maka kesepakatan tersebut batal. Pembaruan informasi ini muncul sehari setelah Departemen Energi AS mengumumkan bahwa Washington dan Riyadh telah menandatangani kesepakatan kerja sama nuklir damai untuk kemitraan berjangka waktu puluhan tahun bernilai miliaran dolar, serta kesepakatan jaminan pengamanan bilateral terkait peluncuran program nuklir sipil.

Kesepakatan tersebut membutuhkan persetujuan dari Kongres AS. Beberapa laporan media AS menunjukkan bahwa perjanjian tersebut akan mengizinkan Arab Saudi melakukan pengayaan uranium di dalam negeri, ketimbang mengimpor bahan bakar nuklir.

Ketentuan tersebut akan menjadi perubahan besar dari pendekatan tradisional Washington terhadap program nuklir sipil luar negeri. Pihak AS selama ini menentang penyediaan teknologi dan pengetahuan pengayaan kepada negara-negara yang belum memilikinya.

Namun dalam pernyataannya pada Kamis, Trump membantah laporan tersebut dengan menulis tanpa konteks tambahan bahwa tidak akan ada pengayaan materi. Ia menambahkan bahwa Amerika Serikat tidak menentang Fasilitas Nuklir Sipil (Non-Pengayaan).

Pengayaan uranium pada dasarnya tidak dilarang di bawah Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT), di mana AS dan Arab Saudi merupakan negara penandatangan. Pengayaan diperlukan untuk membuat bahan bakar nuklir, namun jika dilakukan pada tingkat yang jauh lebih tinggi, proses tersebut menjadi dasar bagi pembuatan senjata nuklir.

Aktivitas pengayaan materi nuklir oleh Iran telah menjadi justifikasi utama bagi perang AS-Israel yang meletus pada 28 Februari lalu. Pihak Tehran menegaskan bahwa mereka tidak berupaya membuat senjata nuklir dan memandang hak pengayaan sebagai bagian dari kedaulatan negara.

Arab Saudi sendiri telah lama mengincar program nuklir sipil seiring upayanya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Meskipun demikian, kelompok-kelompok non-proliferasi nuklir mengecam keras pakta yang diumumkan pada Rabu tersebut, dengan sejumlah anggota parlemen menyatakan bahwa hal itu dapat memicu perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah, terutama jika perjanjian tersebut mengizinkan pengayaan di dalam negeri.

Beberapa pihak memperingatkan bahwa hal tersebut dapat mendorong Iran untuk mengejar kepemilikan senjata nuklir. Israel juga selama bertahun-tahun dinilai memiliki senjata nuklir, meskipun pemerintah AS secara konsisten mempertahankan kebijakan ambiguitas terhadap sekutunya tersebut. Saat ini, Turki, Mesir, dan Uni Emirat Arab mengelola infrastruktur nuklir sipil dalam tingkatan yang berbeda-beda.

Pada Kamis, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menyatakan telah mengetahui rencana AS-Saudi tersebut, tetapi belum menerima permintaan resmi untuk memimpin pengawasan inspeksi.

"Kami berharap dapat menerima permintaan untuk verifikasi tersebut dan bekerja sama dengan AS serta Kerajaan Arab Saudi dalam memastikan penerapan langkah-langkah pengawasan," ungkap IAEA, seperti dikutip Aljazeera, pada Jumat, 24 Juli 2026.

Melaporkan dari Washington, DC, wartawan Al Jazeera Mike Hanna menyampaikan bahwa klaim terbaru Trump mengenai Abraham Accords kian memperkeruh kejelasan perjanjian tersebut.

"Hal ini tidak tampak sebagai bagian dari perjanjian awal," ujar Hanna.

"Jadi timbul banyak pertanyaan, dan tidak diragukan lagi akan ada banyak pertanyaan di Kongres." Beberapa negara Arab telah sepakat untuk menormalisasi hubungan dengan Israel sebagai bagian dari Abraham Accords, yang awalnya ditandatangani oleh UEA dan Bahrain pada Desember 2020 selama masa jabatan pertama Trump sebagai Presiden AS.

Langkah tersebut menjadikan kedua negara sebagai pihak pertama di kawasan yang mengakui keberadaan Israel sejak Yordania pada tahun 1994. Maroko dan Sudan juga telah menandatangani kesepakatan tersebut, meskipun Sudan belum meratifikasi perjanjiannya.

Meskipun perjanjian tersebut secara prinsip tetap berlaku, hubungan Israel dengan negara-negara penandatangan telah merosot drastis di tengah perang yang terjadi di Gaza. Sebelum konflik meletus, Abraham Accords menuai banyak kritik karena dianggap mengesampingkan isu Palestina.

Baik Trump maupun pemerintahan mantan Presiden AS Joe Biden selama bertahun-tahun telah mendorong Arab Saudi agar bergabung dalam Abraham Accords.

(Kelvin Yurcel)