Pramono Tepis Tudingan Gunakan Cara Lama Atasi Banjir Jakarta

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menepis tudingan pihaknya hanya mengulang skema lama dalam menangani persoalan banjir di Ibu Kota. Di bawah kepemimpinannya, Pramono mengeklaim bahwa Pemprov Jakarta kini berani mengambil langkah tidak populer demi membenahi hulu hingga hilir drainase kota, termasuk melakukan normalisasi sungai secara masif.

“Sebenarnya saya tidak mengulang hal yang lama. Termasuk untuk normalisasi Ciliwung, normalisasi Krukut, hingga normalisasi Kali Cakung Lama itu belum pernah dilakukan (secara menyeluruh) sebelumnya,” ujar Pramono dikutip dari Media Indonesia, Jumat, 23 Januari 2026.

Politikus PDI Perjuangan itu mengakui bahwa normalisasi merupakan kebijakan yang penuh risiko politik dan beban anggaran. Proyek ini menuntut relokasi warga dari bantaran kali ke rumah susun sewa, sebuah langkah yang kerap memicu gejolak sosial di lapangan. 

Namun, Pramono menekankan bahwa penetapan lokasi normalisasi di sejumlah kali utama tetap dijalankan. Pertimangannya yaitu keberlanjutan kota.

Eks Sekretaris Kabinet (Seskab) itu mengatakan sembari menjalankan proyek infrastruktur jangka menengah, Pemprov DKI Jakarta juga mengandalkan operasi modifikasi cuaca (OMC) sebagai instrumen jangka pendek untuk menekan intensitas hujan di wilayah daratan. Pramono menyadari bahwa curah hujan ekstrem merupakan faktor alam yang tidak dapat dihindari, tetapi dapat diantisipasi agar tidak menjadi bencana.

“Cuaca ekstrem ini alam yang memberikan. Solusi mengatasi banjir tidak bisa dilakukan dalam satu malam. Ada langkah jangka pendek seperti pengerukan dan modifikasi cuaca, serta jangka menengah melalui penlok normalisasi,” ungkap Pramono

Kondisi banjir merendam pemukiman di Duri Kosambi, Jakbar. Foto: Antara.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta hingga Jumat, 23 Januari 2026, pukul 12.00 WIB, dampak banjir dilaporkan meluas hingga mencakup 143 RT dan 16 ruas jalan utama.

Kondisi tersebut memaksa ratusan warga di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur untuk mengungsi ke posko-posko darurat yang telah disiagakan pemerintah.