Mantan Presiden Duterte Menuju Den Haag Usai Ditangkap Terkait Perang Narkoba

Den Haag: Sebuah pesawat yang membawa mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte meninggalkan ibu kota Filipina menuju Den Haag pada Selasa 11 Maret 2025 menyusul penangkapannya berdasarkan surat perintah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Penangkapan didasarkan atas tindakan kerasnya yang mematikan terhadap narkoba.

“Pria berusia 79 tahun itu menghadapi dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan. Atas tindakan keras yang diperkirakan oleh kelompok hak asasi manusia telah menewaskan puluhan ribu orang yang sebagian besar miskin, seringkali tanpa bukti bahwa mereka terkait dengan narkoba,” menurut pernyataan ICC, seperti dikutip Channel News Asia, Rabu 12 Maret 2025.

Presiden Ferdinand Marcos mengatakan dalam jumpa pers bahwa pesawat yang membawa pendahulunya telah berangkat pada pukul 11.03 malam waktu setempat.

"Pesawat itu sedang dalam perjalanan ke Den Haag di Belanda yang memungkinkan mantan presiden tersebut menghadapi dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait dengan perang berdarahnya terhadap narkoba," kata Marcos.

Duterte ditangkap di bandara internasional Manila pada Selasa setelah "Interpol Manila menerima salinan resmi surat perintah penangkapan dari ICC", kata istana kepresidenan.

Putrinya, Wakil Presiden saat ini Sara Duterte, mengatakan bahwa dia "dibawa secara paksa ke Den Haag".

"Ini bukan keadilan ini penindasan dan penganiayaan," kata Sara Duterte dalam sebuah pernyataan.

Duterte sebelumnya menggunakan media sosial untuk mengatakan bahwa dia yakin Mahkamah Agung Filipina akan turun tangan dan mencegah pemindahannya.

"Mahkamah Agung tidak akan menyetujuinya. Kami tidak memiliki perjanjian ekstradisi," katanya di Instagram Live setelah pengacaranya mengajukan petisi.

Seorang juru bicara ICC mengonfirmasi surat perintah penangkapan tersebut pada hari Selasa dan mengatakan bahwa sidang pendahuluan akan dijadwalkan saat Duterte berada dalam tahanan pengadilan.

Sementara para pendukungnya menyebut penangkapannya "melanggar hukum", reaksi dari mereka yang menentang perang narkoba Duterte sangat gembira. Satu kelompok yang bekerja untuk mendukung ibu-ibu dari mereka yang tewas dalam tindakan keras tersebut menyebut penangkapan tersebut sebagai "perkembangan yang sangat disambut baik".

"Para ibu yang suami dan anak-anaknya terbunuh karena perang narkoba sangat senang karena mereka telah menunggu ini sejak lama," kata Rubilyn Litao, koordinator Rise Up for Life and for Rights, kepada AFP, sementara aliansi hak asasi manusia Filipina Karapatan mengatakan penangkapannya "sudah lama tertunda".

Human Rights Watch juga mengatakan penangkapan itu adalah "langkah penting untuk akuntabilitas di Filipina".

Namun, Tiongkok memperingatkan ICC agar tidak "dipolitisasi" dan "standar ganda" dalam kasus Duterte, dengan mengatakan bahwa mereka "memantau dengan saksama perkembangan situasi".

Jalan lincah

Penangkapan Duterte pada pagi hari di bandara internasional Manila dilakukan setelah perjalanan singkatnya ke Hong Kong.

Berbicara kepada ribuan pekerja Filipina di luar negeri di sana pada hari Minggu, mantan presiden itu mengecam penyelidikan tersebut, menjuluki para penyelidik ICC sebagai "anak-anak pelacur" sambil mengatakan bahwa dia akan "menerimanya" jika penangkapan menjadi takdirnya.

Filipina keluar dari ICC pada tahun 2019 atas instruksi Duterte, tetapi pengadilan tersebut menyatakan bahwa mereka memiliki yurisdiksi atas pembunuhan sebelum penarikan pasukan, serta pembunuhan di kota Davao saat Duterte menjadi wali kota, beberapa tahun sebelum ia menjadi presiden.

Filipina meluncurkan penyelidikan formal pada bulan September 2021, tetapi menangguhkannya dua bulan kemudian setelah Manila mengatakan sedang memeriksa ulang beberapa ratus kasus operasi narkoba yang menyebabkan kematian di tangan polisi, pembunuh bayaran, dan warga sipil.

Kasus tersebut dilanjutkan pada Juli 2023 setelah panel yang terdiri dari lima hakim menolak keberatan Filipina bahwa pengadilan tersebut tidak memiliki yurisdiksi.

Sejak saat itu, pemerintah Marcos telah berkali-kali mengatakan tidak akan bekerja sama dalam penyelidikan tersebut.

Namun, Wakil Menteri Kantor Komunikasi Kepresidenan Claire Castro pada hari Minggu mengatakan bahwa jika Interpol "meminta bantuan yang diperlukan dari pemerintah, maka mereka wajib mengikutinya".

Duterte masih sangat populer di antara banyak orang di Filipina yang mendukung solusi cepatnya untuk mengatasi kejahatan, dan ia tetap menjadi kekuatan politik yang kuat.

Ia mencalonkan diri untuk merebut kembali jabatannya sebagai wali kota Davao yang menjadi basisnya dalam pemilihan sela bulan Mei.

Marcos, yang ditanya Selasa lalu tentang apa yang akan ia katakan kepada para pendukung Duterte, mengatakan pemerintah "hanya melakukan tugasnya".

"Kita harus memenuhi tanggung jawab kita, komitmen yang telah kita buat kepada masyarakat bangsa-bangsa dan itulah yang terjadi di sini. Politik tidak ikut campur di dalamnya,” kata Marcos.

Seorang yang mengaku sebagai pembunuh, Duterte saat menjadi presiden memerintahkan polisi untuk menembak mati tersangka narkotika jika nyawa mereka terancam dan bersikeras bahwa tindakan keras itu menyelamatkan keluarga dan mencegah Filipina berubah menjadi "negara politik narkotika"

Pada pembukaan penyelidikan Senat Filipina terhadap perang narkoba pada bulan Oktober, Duterte mengatakan ia "tidak meminta maaf, tidak ada alasan" atas tindakannya.

"Percaya atau tidak, saya melakukannya demi negara saya,” pungkas Duterte.