Sekjen KKP Komjen Pol Rudy Heriyanto Diharapkan Dorong Reformasi Birokrasi

Jakarta: Komjen Pol. Rudy Heriyanto Adi Nugroho resmi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Penunjukan jenderal polisi bintang tiga ini menjadi sorotan publik dan ramai dibicarakan di media sosial.

Pelantikan Rudy dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penempatan Rudy di posisi strategis ini dinilai sebagai langkah pemerintah memperkuat integritas dan tata kelola sektor kelautan dan perikanan.

"Kami membutuhkan figur yang tidak hanya paham birokrasi, tetapi juga memiliki ketegasan dan rekam jejak integritas. Komjen Rudy Heriyanto memiliki kombinasi itu. Penugasannya di KKP adalah bagian dari reformasi total yang terus kami jalankan," kata Trenggono dalam keterangan usai pelantikan lalu.

Rudy dikenal memiliki rekam jejak panjang di institusi Polri. Sebelum menjabat sebagai Sekjen KKP, ia dipercaya sebagai Perwira Tinggi di Bareskrim Polri dalam penugasan luar struktural pada 2023. Sebelumnya, ia juga menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri dan sempat menjabat Kapolda Banten sejak Desember 2020.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang pernah memimpin Polri, turut mengapresiasi penugasan Rudy di KKP. "Komjen Rudy adalah sosok yang tidak hanya memiliki kepemimpinan kuat, tapi juga pemahaman mendalam terhadap hukum dan regulasi. Penempatan beliau di KKP akan sangat membantu memperkuat pengawasan dan efisiensi birokrasi," ujar Tito dalam pernyataan tertulis.

Sepanjang kariernya, Rudy pernah menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus dan Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kapolres Metro Jakarta Barat, Kapolres Cimahi, hingga Widyaiswara Utama di Sespim Polri.

Selain aktif di institusi kepolisian, Rudy juga dikenal di dunia akademik. Ia merupakan Guru Besar di Bidang Ilmu Mediasi Kepolisian dan Hukum di Universitas Lampung. Peran akademiknya menunjukkan komitmen terhadap pembangunan institusi yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan etika.

Dengan latar belakang tersebut, Rudy diharapkan mampu mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan tata kelola sektor kelautan dan perikanan, termasuk penanganan praktik illegal fishing, penyalahgunaan izin, dan korupsi yang masih menjadi tantangan.