Menteri HAM Buka Peluang Kebijakan Pengiriman Siswa Bermasalah ke Barak Militer Diterapkan Nasional

Jakarta: Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer tak melanggar HAM. Malah, Pigai membuka peluang mengusulkan kebijakan itu diadopsi secara nasional.

"Kalau bagus. Itu kan inisiatif kalau baik kenapa tidak diterapkan di seluruh Indonesia?" kata Pigai di Gedung Kementerian HAM, Selasa, 6 Mei 2025.

Ia menyebut apa yang diterapkan di Jawa Barat bisa menjadi ajang uji coba. Ia menyebut akan mengusulkan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti agar mengadopsi program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer secara nasional bila terbukti berhasil.

"Kalau uji coba pertama itu berlangsung bagus, kami meminta Menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan, supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia," ujarnya.
 

Baca juga: Dedi Mulyadi Tengok 39 Siswa Nakal di Barak Militer: Mereka Gembira

Pigai meminta seluruh stakeholders terkait khususnya di daerah Jawa Barat untuk mengedepankan nilai-nilai transparansi dalam pelaksanaan pendidikan di barak yang akan berlangsung selama 6 bulan tersebut. 

"Kita semua tentu mendorong supaya mereka yang akan dididik lewat sistem pendidikan di barak ini (dapat) terkontrol, supaya tidak menabrak nilai-nilai HAM, tidak bertentangan dengan HAM," ungkapnya.

Menurut Pigai kebijakan itu tidak termasuk ke dalam kategori hukuman fisik. Menurut dia, sepanjang pendidikan itu menyangkut pembinaan mental, karakter, dan nilai, hal tersebut sesuai dengan prinsip dan standar HAM.

"Kebijakan itu dari sisi hak asasi manusia, saya belum melihat sebuah pendidikan yang mendorong terciptanya masyarakat dengan disiplin tinggi, terciptanya masyarakat yang bermartabat agar bermental baik, objektif, tanggungjawab itu melanggar HAM. Saya tidak menemukan, itu tidak ada. Justru itu sesuai dengan nilai-nilai HAM," ujarnya.