Kim Jong-un Luncurkan Pembersihan Internal Besar-besaran usai Kunjungan Tiongkok

Pyongyang: Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un melancarkan pembersihan besar-besaran terhadap pejabat partai dan pemerintahan setelah kunjungannya ke Tiongkok awal bulan ini.

Menurut sumber yang mengetahui situasi di Pyongyang, inspeksi menyeluruh dipimpin langsung oleh Departemen Organisasi dan Bimbingan Partai sejak Kim kembali pada 5 September.

Mengutip dari Daily North Korea, Selasa, 23 September 2025, inspeksi tersebut menilai apakah para kepala departemen melaksanakan tugas dengan baik selama Kim berada di luar negeri. Proses pemeriksaan dilakukan melalui laporan tertulis dan wawancara individu dengan masing-masing pejabat.

Departemen Propaganda dan Agitasi Partai menjadi sasaran utama pemberhentian kali ini. Pejabat yang bertanggung jawab mengedit dokumenter kunjungan Kim ke Tiongkok dikritik karena menampilkan konten yang dianggap “kurang bersemangat dan tulus.”

Adegan kedatangan Kim di stasiun Beijing dan penyambutannya oleh pejabat senior Tiongkok, termasuk Cai Qi dan Wang Yi, dinilai “sederhana dan kurang megah” dibanding liputan media Tiongkok. 

Potongan video yang menunjukkan Kim menunggu dalam antrean bersama pemimpin dunia lain pada peringatan 80 tahun kemenangan Tiongkok juga dianggap merusak citranya, meski sebenarnya ia menerima penghormatan tingkat tinggi dari Presiden Xi Jinping dan Ibu Negara Peng Liyuan, sebelum giliran Presiden Rusia Vladimir Putin.

Menurut sumber itu, Kim menegur keras bawahannya: “Saat saya berjuang demi rakyat di bawah terik matahari di Tiananmen, kalian tidak menjalankan tugas. Bahkan dalam menangkap kanvas propaganda, kalian gagal menampilkan kehendak ideologis partai dengan benar.” Akibatnya, sejumlah staf di Korean Central Television dan Departemen Propaganda menerima skorsing atau hukuman kerja paksa yang disebut “revolusionisasi.”

Pejabat di Departemen Industri Persenjataan dan Komite Ekonomi Kedua turut dikenai sanksi. Beberapa pejabat tingkat wakil kepala departemen, pejabat batalion di Biro Umum Rudal, serta pejabat penelitian pertahanan diberhentikan atau dijatuhi hukuman kerja paksa.

Langkah ini berkaitan dengan dorongan Kim mempercepat pengembangan senjata dan kerja sama militer-teknis dengan Tiongkok setelah menyaksikan parade militer negara itu. Meski otoritas Korea Utara sudah sepakat bekerja sama dengan Tiongkok dalam bidang suku cadang dan material, sejumlah departemen gagal menyerahkan rencana kerja tepat waktu, memicu kritik keras.

“Kim mengorbankan segalanya dan meraih hasil saat berkunjung ke Tiongkok, tapi para pekerja yang seharusnya segera menindaklanjuti justru malas dan tidak menjalankan tugas dengan benar, sehingga akhirnya dihukum,” ujar sumber tersebut.

Departemen Industri Persenjataan mendapat tekanan tambahan karena menghadapi evaluasi menyeluruh atas “rencana pengembangan pertahanan lima tahun” yang diumumkan pada Kongres ke-8 Partai.

Kementerian Luar Negeri juga terkena dampak. Tiga pejabat, termasuk seorang wakil direktur, diberhentikan akibat kegagalan protokol selama kunjungan Kim ke Tiongkok.

“Saat ini, tidak ada pejabat dari organisasi mana pun yang berani bersuara,” tambah sumber tersebut, seraya menekankan bahwa inspeksi berlangsung menyeluruh di semua sektor.

Baca juga:  Xi Jinping Bertekad Perkuat Komunikasi Strategis dengan Korea Utara