Mensos Minta Pemda di Jabar Sinkronisasi Data Penerima Bansos

Bandung: Kementerian Sosial menggencarkan akselerasi sinkronisasi data untuk menindaklanjuti arahan Presiden mengenai distribusi bantuan sosial di Provinsi Jawa Barat. Langkah ini untuk memastikan bantuan tepat sasaran melalui pemutakhiran data.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memperoleh data akurat. Melalui rapat koordinasi teknis dengan Pemprov Jabar dan kabupaten/kota, diharapkan tercipta satu data penerima bantuan.

"Kalau data kita sama, mulai dari tingkat desa sampai tingkat kementerian, maka tentu itu akan menyatukan program-program kita ke depan. Sebaliknya, kalau datanya berbeda-beda, maka akan melahirkan ego sektoral," ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul di Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Jabar, Kota Bandung, Selasa, 11 November 2025.
 

Gus Ipul menyatakan kebutuhan data ke depan akan menggunakan hasil olahan Badan Pusat Statistik (BPS). Pemutakhiran data akan dilakukan dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah, mengingat anggaran bansos tahun ini mencapai Rp500 triliun dan diperkirakan Rp1.000 triliun pada 2026.

"Datanya adalah data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Maka BPS-lah yang menentukan indikator-indikatornya, sementara kami semua ini membantu untuk pemutakhiran," ucap Gus Ipul.

Dalam pemutakhiran data ini, pemerintah mengharapkan partisipasi masyarakat di tingkat RT. Optimalisasi dilakukan melalui platform Cek Bansos, SIK-NG, dan command center Kemensos.

"Nanti juga bisa lewat nomor WhatsApp yang sedang kita siapkan semua agar masyarakat juga ikut berpartisipasi. Caranya mengirimkan data-data dengan foto-foto dan identitas yang cukup lengkap," jelas Gus Ipul.

Kemensos juga akan menyiapkan Pusat Kesejahteraan Sosial di seluruh desa. Puskesos akan memudahkan masyarakat melakukan pengaduan sosial. "Mulai dari ijazah anak yang tidak bisa ditebus, mereka belum mendapatkan pekerjaan, atau mengalami kesulitan tertentu, merasa belum dapat bansos bisa lewat Puskesos-Puskesos itu," katanya.

Pemerintah pusat melalui Kemensos mengucurkan Rp14 triliun untuk keluarga penerima manfaat bansos di Jawa Barat. "Saya lupa persis, tapi lebih dari lima juta keluarga penerima manfaat. Belum lagi Penerima Bantuan Iuran itu cukup besar juga," kata Gus Ipul.