Kadin Berharap Pemerintah Optimalkan Negosiasi dengan AS

Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap pemerintah mengoptimalkan negosiasi terkait tarif impor 32 persen yang diterapkan Amerika Serikat. Berbagai pihak diminta optimis dengan upaya yang tengah dilakukan pemerintah.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Pangan Kadin Indonesia Mulyadi Jayabaya saat menghadiri Halal Bihalal Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan. Kegiatan tersebut juga dihadiri Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Tornanda Syaifullah.

“Tentunya bukan hanya sekadar halal bihalal, tapi kita melihat proyeksi ke depan. Dengan kondisi ekonomi sekarang dan kebijakan Amerika (Serikat), kita sudah diskusi bareng-bareng. Insya Allah, pengusaha tidak boleh pesimistis,” ujar Mulyadi melalui keterangan tertulis, Sabtu, 19 April 2025.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan dan Perikanan Kadin Indonesia Yugi Prayanto menekankan pentingnya keterlibatan aktif dunia usaha dalam proses perundingan terkait isu-isu perdagangan internasional. Terutama dalam perang tarif yang sedang berlangsung.

“Intinya adalah kita harus memberi masukan setiap ada isu-isu yang perlu di-update dalam masalah perang tarif ini yang lagi in,” ujar Yugi.

Menurut dia, meski proses negosiasi dengan AS masih berlangsung. Perwakilan pelaku usaha tetap harus menyampaikan aspirasi mereka.

“Kalau seumpamanya tarifnya sangat tinggi, sudah pasti pelaku tidak bisa membeli produk, contohnya udang,” ungkap dia.
 

Baca juga:  Kadin Garap Quick Win, Program Renovasi Rumah bagi Masyarakat Kurang Mampu

Yugi menyampaikan isu sosial dapat digunakan pemerintah dalam menegosiasikan tarif impor dengan AS. Sebab, isu sosial menjadi pertimbangan penting bagi negeri Paman Sam itu dalam mengambil keputusan dagang. 

“Amerika (Serikat) biasanya sangat prihatin kalau berkaitan dengan social issues. Dan juga mereka sendiri tidak ada swasembada perikanan, jadi pasti perlu perikanan dari kita. Jadi push and pull factor ini penting,” ujar dia.

Selain permasalahan tarif, Yugi menyoroti pentingnya perbaikan data dalam sektor perikanan. Ia menyebut pemerintah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan para pemangku kepentingan tengah mencari solusi untuk membenahi big data perikanan. 

Yugi menilai perbaikan data sektor perikanan dinilai krusial. Sebab, menjadi salah satu aspek dalam menghitung target pertumbuhan sektor secara akurat.

“Pemerintah, BPS dan stakeholder mencari solusi untuk memperbaiki big data perikanan. Setelah big data clear, target pertumbuhan 8 persen bisa terkalkulasi dengan baik," sebut dia.

Yugi menegaskan, perbaikan data ini sejalan dengan tujuan menjadikan perikanan sebagai komoditas ekspor unggulan Indonesia. “Karena ini dampaknya ke orang kecil, nelayan dan petambak yang jumlahnya sampai jutaan,” ujar dia.

Merujuk pada data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Amerika Serikat (AS) menjadi negara tujuan utama ekspor produk perikanan nasional di 2024. Nilai ekspor ke Negeri Paman Sam mencapai 1,90 miliar dolar AS atau 31,97 persen dari total ekspor perikanan Indonesia di 2024.