Ilustrasi Gedung Bank Dunia. Foto: dok BMZ.
Ade Hapsari Lestarini • 24 June 2025 22:46
Jakarta: Perekonomian Indonesia tumbuh pada tingkat tahunan sebesar 4,9 persen pada kuartal pertama 2025, meskipun menghadapi kondisi global yang menantang.
People-First Housing: A Roadmap from Homes to Jobs to Prosperity in Indonesia, laporan Prospek Ekonomi Indonesia (IEP) edisi Juni 2025 menyatakan, kebijakan ekonomi makro yang kuat, termasuk inflasi yang rendah, penyangga keuangan yang memadai, dan kepatuhan yang ketat terhadap aturan fiskal, telah berperan penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia.
Laporan itu menyebutkan, langkah-langkah ini telah membantu mengelola konsumsi pemerintah yang berkurang dan investasi yang melambat. Pertumbuhan ekonomi telah menguntungkan kelompok termiskin, tetapi keuntungannya berkurang bagi kelompok kelas menengah yang lebih kaya sebagaimana tercermin dari pertumbuhan konsumsi yang lebih lambat bagi rumah tangga kelas menengah yang bercita-cita menjadi anggota.
Selain itu, langkah-langkah itu berfokus pada penciptaan lapangan kerja yang lebih baik yang mempertahankan standar hidup kelas menengah akan menjadi penting untuk masa depan.
"Kinerja ekonomi Indonesia saat ini mencerminkan fundamental yang kuat dan respons kebijakan yang baik," kata Direktur Divisi Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Carolyn Turk, dalam keterangan tertulis, Selasa, 24 Juni 2025.
Dia menambahkan, untuk mempertahankan momentum ini, analisis Bank Dunia menunjukkan reformasi struktural yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas dapat membuka pertumbuhan yang lebih tinggi, membalikkan tren penurunan produktivitas, dan menciptakan lebih banyak dan lebih banyak lapangan kerja yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia.

Ilustrasi Bank Dunia. Foto: Anadolu.
Proyeksi ekonomi Indonesia akan tumbuh
Laporan tersebut memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh pada tingkat tahunan rata-rata 4,8 persen selama 2025–2027. Investasi diharapkan meningkat, didorong oleh inisiatif perumahan pemerintah dan peluncuran dana kekayaan negara baru, Danantara.
Namun, prospek tersebut tunduk pada risiko penurunan dari tantangan perdagangan global dan volatilitas harga komoditas. Fokus pemerintah pada deregulasi, lingkungan bisnis yang lebih kondusif, reformasi perdagangan dan digital dapat membantu menavigasi risiko tersebut dan meningkatkan pertumbuhan hingga 5,5 persen per tahun pada 2027. Reformasi ini menyertai upaya pemerintah untuk merangsang permintaan melalui program-program prioritasnya.
Laporan tersebut menggarisbawahi potensi sektor perumahan sebagai katalisator pertumbuhan inklusif. Sasaran pemerintah untuk menyediakan tiga juta unit rumah per tahun sejalan dengan strategi "mengutamakan rakyat".
Dengan investasi publik tahunan sebesar USD3,8 miliar, program perumahan tersebut dapat menciptakan lebih dari 2,3 juta lapangan kerja dan memobilisasi modal swasta sebesar USD2,8 miliar sekaligus meningkatkan kondisi kehidupan dan peluang ekonomi bagi jutaan penduduk Indonesia.
Laporan tersebut merekomendasikan empat tindakan untuk mencapai visi ini: memperluas investasi dalam perumahan dan infrastruktur, mereformasi pembiayaan perumahan publik untuk memobilisasi modal swasta, mengintegrasikan ketahanan bencana ke dalam kebijakan perumahan, dan memperkuat tata kelola dan koordinasi lintas sektor dan jenjang pemerintahan.
"Program perumahan Indonesia tidak hanya tentang membangun rumah—tetapi juga tentang membangun ekonomi yang lebih kuat dan lebih inklusif. Dengan mengutamakan rakyat dan menyelaraskan kebijakan perumahan dengan infrastruktur, keuangan, dan ketahanan bencana, Indonesia dapat membuka jalan baru menuju kesejahteraan," tambah Ekonom Utama di Bank Dunia di Indonesia, Habib Rab.