PDIP Jadi Penyeimbang, Demokrat Nostalgia

Jakarta: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron menilai sikap PDI Perjuangan mengambil posisi sebagai penyeimbang bagi pemerintah adalah langkah baik. Herman menyinggung soal kesamaan Demokrat di posisi selama sembilan tahun.

"Jadi menurut saya sudah benar dan konsep itu pernah juga Partai Demokrat lakukan selama sembilan tahun," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Agustus 2025.

Demokrat, kata Herman, sebagai partai penyeimbang ketika Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menjabat. Demokrat resmi gabung ke pemerintah di penghujung periode kedua Jokowi.

"Selama pemerintahan Pak Jokowi kita juga berada di luar pemerintahan, cuman di akhir memang ada kesempatan Mas AHY Ketua Umum menjadi menteri," ujar Herman.
 

Baca: Jokowi Tegaskan SBY Tak Berhubungan dengan Polemik Ijazah Palsu

Anggota Komisi VI DPR itu menilai partai penyeimbang juga berperan mendukung kebijakan negara sesuai dengan aspirasi dan harapan rakyat. Apabila ada yang bertentangan, kebijakan tersebut harus dikritisi dengan proporsional.

"Mengkritisi secara proporsional karena seluruh pengambilan kebijakan itu biasanya kan diambil di DPR, tentu anggota-anggota DPR yang bisa meluruskan, bisa menyampaikan aspirasi dan harapan rakyat meskipun pada akhirnya harus didiskusikan bersama dengan keinginan pemerintah," ujar Herman.

Herman menilai sudah tepat PDI Perjuangan mengambil sikap tersebut. Sebab, ide dan masukan dari PDI Perjuangan juga penting untuk pemerintah.

"Sudah bagus lah, karena idealnya seluruh potensi bangsa bersatu, seluruh potensi bangsa memiliki tujuan yang sama, meskipun dengan pemikiran, ide, gagasan yang berbeda-beda, tetapi tujuannya harus sama," kata Herman.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan partainya tak menempatkan diri sebagai oposisi pemerintahan. PDIP mengambil posisi sebagai partai penyeimbang.

"PDIP tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak," kata Megawati dalam kongres ke-6 PDIP di Nusa Dua, Bali, Sabtu, 2 Agustus 2025.