Dana Transfer Pusat ke Tangsel Dipangkas Rp510 Miliar, Pemkot Kurangi Belanja Rapat dan Iklan

Tangerang: Dana transfer ke daerah (TKD) pada 2026 dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, dipangkas sebesar Rp510 miliar. Pemangkasan tersebut berdampak terhadap sejumlah kegiatan kegiatan administratif dan seremonial.

"Jadi APBD Tangsel terkoreksi sebesar Rp510 miliar. Oleh karena itu, saya melakukan penyesuaian dan efisiensi di beberapa pos kegiatan," ujar Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, Rabu, 15 Oktober 2025.

Benyamin menuturkan, penyesuaian dan efisiensi dalam beberapa pos kegiatan seperti tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) Tangsel. Benyamin menegaskan, TPP itu bukan hak, melainkan kebijakan kepala daerah. 

"Jadi TPP kalau kemampuan keuangan daerah sedang turun, ya kita sesuaikan. TPP saya kurangi sekitar 6 persen. Nanti akan kita hitung ulang, apakah cukup 6 persen atau perlu tambahan penyesuaian. Anggaran makan-minum yang sebelumnya sudah dikurangi, kini saya kurangi lagi," kata Benyamin. 

Benyamin menjelaskan, anggaran yang mengalami pengurangan terdiri dari pos biaya iklan, rapat, dan hibah. Namun, kata Benyamin, pihaknya tidak akan menyentuh biaya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). 

"Saya tidak mau menyentuh gaji PPPK karena itu hak pegawai. Begitu juga bantuan sosial dan hibah masyarakat, masih kita pertahankan, hanya porsinya disesuaikan. Tapi memang ada juga yang dipangkas habis, seperti PKK dan Pramuka. Bukan karena kejam, tapi inilah langkah yang harus dilakukan," jelas Benyamin.

Menurut Benyamin, pihaknya telah berupaya untuk menaikkan pendapatan asli daerah, tetapi itu pun tidak terkejar hasilnya. Efisiensi menjadi solusi pihaknya dengan tidak menggelar rapat di hotel.

"Semua rapat harus menggunakan aset milik Pemkot. Jadi satu-satunya cara adalah mengurangi belanja. Kita tidak bisa seperti Amerika yang 'shutdown', jadi solusinya adalah efisiensi," ungkap Benyamin.