Setahun Prabowo-Gibran dan Kebebasan Berpendapat

Jakarta: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menginjak tahun pertama hari ini, 20 Oktober 2025. Salah satu yang disorot dalam setahun Prabowo-Gibran, yakni jaminan kebebasan menyampaikan pendapat.

Hal tersebut menjadi bagian dari jaminan hak asasi manusia (HAM) masyarakat, yang diberikan negara. Dirunut sejak awal pemerintahan pada April 2025, Presiden Prabowo membuka ruang seluas-luasnya pada media massa, sebagai salah satu pilar demokrasi.

Momentum itu ditandai dengan penerimaan Presiden terhadap perwakilan jurnalis di Hambalang, pada awal April 2025. Dalam momentum itu, Presiden Prabowo berbincang bebas dengan enam perwakilan media.

Selama dua jam, sejumlah isu dibahas dan perwakilan media menyuarakan semua hal. Termasuk, masalah ekonomi hingga isu-isu hangat lainnya. Hal tersebut menjadi momentum atas jaminan kebebasan pers, yang mewakili kebebasan publik untuk berekspresi.

Dalam perjalanan setahun Prabowo-Gibran, kebebasan masyarakat untuk menyuarakan pendapat juga tak pernah dihalangi. Bahkan, pemerintah tegas memberi perlindungan pada demonstran.

"Tidak boleh ada kriminalisasi demonstran," kata Prabowo di Hambalang, 7 September 2025.
 

Jaminan atas hal tersebut juga dilakukan komponen legislatif. Melalui DPR, wakil rakyat benar-benar mendengar pendapat rakyat saat menerima audiensi mahasiswa pada awal September 2025.

Terlihat saat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menyampaikan aspirasi ke DPR. Ada lima tuntutan yang disuarakan pada DPR terkait aksi demonstrasi.

Salah satu tuntutan, GMNI menolak kekerasan dari aparat kepada masyarakat sipil. Merespons tuntutan itu, Wakil Ketua DPR Ahmad Sufmi Dasco menyatakan janji: DPR berbenah.

Pembenahan itu dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani. Bersama Presiden Prabowo Subianto, Puan berjanji melakukan pembenahan unsur legislatif untuk Indonesia yang lebih baik.


"Kami akan mengevaluasi, kami berbenah diri, kami akan terus mendengar aspirasi rakyat dan semua elemen bangsa dengan lebih terbuka, lebih baik dalam membangun bangsa,” kata Puan.

Butuh usaha ekstra keras dari pemerintah, baik unsur eksekutif dan legislatif, untuk memastikan jaminan tersebut. Sehingga, terwujud kepercayaan masyarakat dan tercipta pemerintahan yang lebih baik ke depan.

"Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat," kata Presiden Prabowo menegaskan komitmennya.