New Delhi pada Rabu menangguhkan Perjanjian Perairan Indus yang ditanggapi dengan protes Pakistan. Foto: Anadolu
New Delhi: India dan Pakistan telah mengambil tindakan timbal balik, termasuk penangguhan pakta bilateral dan penutupan satu-satunya perbatasan darat yang beroperasi secara sah. Ini dilakukan setelah serangan di Jammu dan Kashmir yang menewaskan 26 orang.
New Delhi pada Rabu menangguhkan Perjanjian Perairan Indus yang telah berusia puluhan tahun, di mana dua tetangga bersenjata nuklir mengatur pembagian air dari enam sungai di Cekungan Indus.
“Tindakan itu ceroboh dan kami memperingatkan setiap upaya India untuk mengalihkan atau menghentikan air ke Pakistan akan dianggap sebagai tindakan perang,” sebut pernyataan Pakistan, seperti dikutip Anadolu, Jumat 25 April 2025.
Orang-orang bersenjata tak dikenal menewaskan 26 orang, termasuk 25 wisatawan yang sebagian besar warga India dan satu penduduk lokal, di Pahalgam, Kashmir yang dikelola India pada hari Selasa.
Langkah-langkah yang diambil India
New Delhi mengumumkan keputusannya yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menangguhkan Perjanjian Perairan Indus setelah Perdana Menteri India Narendra Modi memimpin rapat Komite Kabinet Keamanan.
New Delhi juga mengusir penasihat militer Pakistan yang ditempatkan di misi diplomatik Islamabad di New Delhi, dan mengurangi jumlah staf diplomatik Pakistan.
Visa yang dikeluarkan untuk warga negara Pakistan di bawah kerangka kerja SAARC regional juga ditangguhkan.
Pada hari Kamis, New Delhi mengatakan layanan visa ke Pakistan di semua wilayah akan ditangguhkan, dan meminta warga negara India yang mengunjungi negara tetangganya di sebelah barat untuk kembali ke rumah "secepatnya."
New Delhi juga menutup satu-satunya perbatasan darat yang beroperasi di Wagah-Attari dengan Pakistan.
Pakta Simla ditangguhkan
Pakistan membalas pada hari Kamis, menekankan tidak ada ketentuan untuk menangguhkan secara sepihak pakta pembagian air, yang dimediasi oleh Bank Dunia dan ditandatangani pada bulan September 1960.
Namun, langkah terpenting Islamabad adalah menangguhkan Perjanjian Simla, pakta bilateral yang ditandatangani pada 1972 yang mempromosikan penyelesaian sengketa bilateral dan penghormatan terhadap Garis Kontrol di wilayah Kashmir yang disengketakan.
Keputusan tersebut diumumkan setelah Perdana Menteri Shehbaz Sharif memimpin rapat Komite Keamanan Nasional, yang dihadiri, antara lain, oleh semua kepala angkatan.
Islamabad meniru langkah New Delhi terhadap penasihat militer, dengan mengusir atase pertahanan India dan mengurangi staf diplomatik di misi India di ibu kota Pakistan.
Islamabad juga menutup perbatasan di sisinya dari penyeberangan Attari-Wagah, dan menangguhkan semua perdagangan bilateral serta bisnis pihak ketiga melalui Pakistan.
Pakistan juga menangguhkan layanan visa untuk semua warga negara India di bawah Skema Pengecualian Visa SAARC, kecuali peziarah agama Sikh, dan menutup wilayah udaranya untuk semua pesawat milik atau yang dioperasikan India.