Penggunaan Senpi Petugas Imigrasi Diminta Dilengkapi SOP Ketat

Jakarta: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) sedang menyusun aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Keimigrasian dalam Peraturan Pemerintah. Dalam aturan itu akan diatur pula terkait penggunaan senjata api (senpi) bagi petugas imigrasi.

Merespons hal tersebut, anggota Komisi XIII DPR Meity Rahmatia mengingatkan pemerintah agar legalisasi penggunaan senjata api bagi pejabat tertentu di keimigrasian dibuatkan standar operasional pelaksanaan yang ketat. Menurutnya, penggunaan senjata memiliki risiko tinggi.  

"Jadi diatur ketat, dalam kondisi apa senjata itu digunakan. Termasuk sosok pejabat seperti apa yang layak memilikinya di keimigrasian," ujar Meity dalam keterangannya, Selasa, 21 Januari 2025. 

Selain itu, Meity mengingatkan potensi penyalahgunaan senjata api bisa dilakukan oleh siapa pun yang memilikinya. Termasuk, aktor negara saat menyalahgunakan kewenangannya.

Anggota DPR fraksi PKS itu mengingatkan adanya deretan kasus penyalahgunaan senjata api yang terjadi di sejumlah wilayah di Tanah Air beberapa waktu lalu. Bahkan, hingga merenggut nyawa warga sipil.

"Sebagian dilakukan oleh oknum aparat hukum atau aparat negara. Padahal, aturan penggunaannya sudah diatur sedemikian ketat di institusi masing-masing," ungkapnya.