Demi Efisiensi, Vietnam Pangkas Jumlah Provinsi

Hanoi: Vietnam berencana untuk mengurangi jumlah provinsi hingga setengah dan memangkas otoritas tingkat wilayah kecil hingga 70 persen. Ini memperluas upaya perampingan yang bertujuan untuk memangkas miliaran dolar dari anggaran negara.

Langkah-langkah pemangkasan biaya telah memangkas jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dari 30 menjadi 22, dan satu dari lima pekerjaan sektor publik akan dipangkas selama lima tahun ke depan.

Pada Selasa 18 Maret 2024, sebuah pernyataan di situs web pemerintah mengutip Menteri Dalam Negeri Pham Thi Thanh Tra yang mengatakan penggabungan dan pengurangan provinsi dijadwalkan sebelum Agustus tahun ini.

“Rencana tersebut akan mengurangi jumlah unit administratif tingkat provinsi sekitar 50 persen dan mengurangi jumlah unit administratif tingkat akar rumput sekitar 60 persen hingga 70 persen,” kata pernyataan itu, seperti dikutip dari Channel News Asia, Rabu 19 Maret 2025.

Vietnam yang diperintah komunis, negara satu partai, saat ini terbagi menjadi 63 kota besar dan provinsi, yang di bawahnya terdapat sekitar 700 unit administratif di tingkat distrik dan lebih dari 10.000 di tingkat komunal.

Pemerintah mengumumkan awal bulan ini bahwa otoritas tingkat distrik akan dihilangkan. Hampir dua juta orang bekerja di sektor publik pada tahun 2022, menurut pemerintah, yang tahun ini mengumumkan bahwa 100.000 orang akan diberhentikan atau ditawarkan pensiun dini sebagai bagian dari reformasi birokrasi.

Menteri Tra mengatakan sejauh ini lebih dari 22.000 pekerjaan telah dipangkas, menurut situs berita yang dikendalikan negara VNExpress.

“Ini adalah revolusi nyata dalam seluruh sistem politik,” Menteri Tra.

Tidak jelas apakah akan ada pemutusan hubungan kerja lebih lanjut sebagai bagian dari penggabungan provinsi, atau provinsi mana yang akan terpengaruh.

Pemimpin tertinggi Vietnam To Lam, yang tahun lalu menjadi sekretaris jenderal Partai Komunis setelah kematian pendahulunya, mengatakan bahwa lembaga negara tidak boleh menjadi "tempat berlindung yang aman bagi pejabat yang lemah".

"Jika kita ingin memiliki tubuh yang sehat, terkadang kita harus minum obat pahit dan menahan rasa sakit untuk mengangkat tumor," kata Lam pada Desember.

Namun, ada kekhawatiran reformasi birokrasi dapat menyebabkan kekacauan jangka pendek, dengan munculnya laporan tentang kemacetan di kantor-kantor provinsi karena prosedur administratif yang lambat.

Kementerian luar negeri Vietnam telah membantah adanya dampak pada lingkungan investasi dan bisnis.