Pemerintah Siap Pakai Cadangan Beras untuk Bantuan Pangan hingga SPHP

Jakarta: Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi menyampaikan bahwa dalam rapat koordinasi terbatas (Rakortas) yang dipimpin oleh Menteri Koordiantor Bidang Pangan, Zulkifli Hasan memutuskan bahwa pemerintah akan menggelontorkan bantuan pangan.

"Bantuan pangan ini untuk 18,27 juta keluarga penerima manfaat (KPM) berlaku untuk dua bulan, 10 kilogram (beras), dan akan dilaksanakan segera," ucap Arief dikutip Jumat, 11 Juli 2025.

Ia menyampaikan, bantuan pangan kepada 18,27 juta tersebut merupakan bagian dari stimulus ekonomi yang disampaikan oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dan dan juga Menteri Keuangan, Sri Mulyani atas persetujuan Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah, lanjut Arief, juga akan menggelontorkan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang akan dimulai pada bulan ini hingga akhir tahun mendatang.
 
"Perlu dicatat bahwa SPHP dan bantuan pangan akan menggunakan beras cadangan pangan pemerintah yang dimiliki Bulog saat ini. Total cadangan pangan pemerintah saat ini sebesar 4,2 juta ton. Dan ini akan kita pakai untuk melakukan intervensi," jelas dia.
 

Baca juga:  Inisiatif Bersama Percepat Swasembada Pangan

(Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi. Foto: Dok istimewa)

Tekan inflasi beras

 Dalam rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, beras ditetapkan menjadi komoditas utama penyumbang inflasi Juni 2025 secara bulanan dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Dilaporkan, beras mencatatkan tingkat inflasi 1,00 persen dengan andil inflasi 0,04 persen.
 
Adapun intervensi pemerintah melalui bantuan pangan beras dinilai cukup berandil besar terhadap pengendalian inflasi beras. Di 2024 misalnya, inflasi beras sempat memuncak di Februari dengan torehan 5,32 persen. Setelah bantuan pangan beras digelontorkan dengan alokasi sembilan bulan, inflasi beras di Desember 2024 melandai hingga 0,1 persen.
 
"Kalau di 2025 ini, big harvest itu kan di Maret dan April, di mana produksi beras total sampai 10 juta ton. Begitu masuk Mei, Juni, panen mulai menurun. Ini pattern-nya begitu. Jadi kalau gabah itu, begitu produksinya turun, harganya akan naik. Kalau harga gabah naik, maka harga beras naik. Nah ini waktunya pemerintah melakukan intervensi dengan salah satunya bantuan pangan ke 18,27 juta KPM, sekaligus stimulus ekonomi juga," tutur Arief.
 
Arief menuturkan pemerintah juga terus berkomitmen untuk konsisten menjaga harga petani. Ia menjelaskan harga gabah di petani harus tetap wajar dan baik, ia juga mengingatkan bahwa tidak boleh ada penurunan drastis saat bantuan pangan beras dikucurkan secara luas.
 
"Kita pengennya harga yang wajar. Kalau harga beras terlalu rendah, nanti petaninya yang terdampak juga. Jadi harus harga gabah yang wajar, harga beras di penggilingan yang wajar, dan harga beras di konsumen yang wajar. Jangan terlalu rendah di hulu, termasuk jangan terlalu rendah di hilir, kan daya beli 280 juta penduduk Indonesia juga harus hijau," kata Arief.