Ombudsman Beberkan Sejumlah Masalah Penyelenggaraan Haji 2023

Jakarta: Anggota Ombudsman Indraza Marzuki Rais mengungkapkan beberapa masalah di penyelenggaraan Haji 2023. Dia menyebut pelayanan untuk jemaah Indonesia sangat kacau dan berantakan, mulai pendaftaran, keberangkatan, hingga pelaksanaan haji di Tanah Suci.

"Kalau masih ingat hacker yang menyerang Bank Syariah Indonesia, itu mempengaruhi kloter jemaah. Banyak dana haji di sana yang ketika mendata pelunasan, datanya kacau. Jadi agak terlambat penentuannya," ungkap Indra kepada Media Indonesia, Jumat, 30 Juni 2023.

Belum lagi masalah fasilitas di asrama haji dan makanan yang dikonsumsi jemaah selama di asrama. Indra membeberkan konsumsi di asrama Bekasi, Pondok Gede dan Indramayu tidak higienis dan menimbulkan masalah kesehatan pada jemaah.

"Ada kejadian yang kami pas datang itu tidak higienis, ada beberapa jemaah yang sakit. Kalau mereka kerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) segala macam, ternyata masih tembus juga masalah konsumsi itu," ujarnya.

Ia mengatakan pemberian living cost untuk jemaah juga bermasalah. Jemaah disebut diberi uang saku dalam bentuk rupiah, bukan riyal.

"Kalau rupiah kan merepotkan mereka, tidak semua orang juga paham bagaimana dan harus ke mana menukarkan uang itu," jelas Indra.

Indra mengaku mendapat kabar ada pihak swasta masuk dan menyediakan jasa tukar mata uang di dalam asrama haji sebelum keberangkatan. Praktik ini diduga bagian dari bisnis di asrama haji.

"Ternyata ada pihak swasta yang masuk di dalam asrama itu sebagai money changer. Itu satu catatan kami," kata Indra.

Belum lagi masalah penerbangan untuk keberangkatan jemaah haji yang sempat tertunda akibat pesawat yang digunakan kapasitasnya kurang dari semestinya. Banyak kloter terpecah.

"Selama dua hari atau tiga hari tertunda. Ternyata pihak Saudi Airlines ini yang memang sedari awal bermasalah. Kloter kita orangnya sebanyak 480, ternyata kapasitas pesawat hanya 405. Berarti yang 75 harus tertunda dong. Mereka otomatis rugi waktu, rugi materi, konsumsinya bagaimana dan seterusnya?" ucap Indra.

Indra mengungkapkan Ombudsman akan segera mendiskusikan masalah tersebut dengan Kementerian Agama. Ia juga ingin meminta penjelasan dan mencari solusi agar penyelenggaraan haji tahun ke depan lebih baik.

Sementara itu Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj menyampaikan masalah terlantarnya jemaah haji di Musdalifah hingga pelayanan lainnya akibat dari aturan pemerintah Arab Saudi itu sendiri. Penyelenggaraan haji yang semula ditangani government to government, menjadi business to business.

"Sudah ditunjuk masyarikh itu, perusahaan swasta yang mengurusi tiga komponen penting penyelenggaraan ibadah haji, meliputi akomodasi, transportasi dan konsumsi. Nah ketika sudah diserahkan ke masyarikh, sesuai aturan, seharusnya mereka yang mengurus semuanya. Semua yang terjadi di Musdalifah kemarin itu tidak terlepas dari tanggung jawab masyarikh sebetulnya," ucap Mustolih. (MI/Dinda Shabrina).