DPD I Golkar Diminta Sadar Kepemimpinan Airlangga Tak Produktif

Jakarta: Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar Idrus Marham meminta seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar sadar dan tak takut menyampaikan kepemimpinan Airlangga Hartarto tak produktif. Sehingga, DPD I bisa mendorong penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengganti Airlangga dari kursi ketua umum.

Munaslub bisa terlaksana apabila diajukan DPD tingkat I Partai Golkar. Minimal 2/3 DPD tingkat I yang mengajukan dari total 38 provinsi.

"DPD I harus (dorong Munaslub), enggak, karena kita minta kesadaran mereka, yang pertama dilakukan tim Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar adalah adanya kesadaran secara kolektif yang muncul dari seluruh keluarga Partai Golkar, utamanya para pemimpinnya bahwa kepemimpinan hari ini tidak produktif," kata Idrus di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis, 27 Juli 2023.

Menurut Idrus, kepemimpinan Airlangga tidak beres karena namanya kerap dikaitkan dengan kasus hukum. Kondisi itu dinilai memberatkan Partai Golkar secara keseluruhan.

Sebelumnya, Airlangga diperiksa sebagai saksi oleh Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunan pada 2021.

"Banyaknya kasus-kasus yang mengkaitkan nama ketua umum. Sehingga kita beranggapan dan menduga kuat itu telah memberatkan partai bahkan menyandera partai," ucap Idrus.

Mantan Menteri Sosial (Mensos) itu juga menilai tidak ada pergerakan siginifikan dari Airlangga dalam menyambut Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Airlangga dinilai lebih banyak bernegosiasi dengan sejumlah pihak untuk menyelamatkan dirinya dari kasus hukum.

"Ada indikasi yang sangat kuat yang kita menduga bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh ketua umum hari ini hanya untuk melakukan negosiasi-negosiasi untuk apa? Untuk menyelamatkan dirinya," ujar Idrus.

Sementara itu, eksponen Partai Golkar yang tergabung dalam Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar lebih mendesak Airlangga Hartarto mundur dari jabatan ketua umum partai. Kelompok ini tidak puas dengan kepemimpinan Airlangga.

"Yang paling cepat, simpel, dan berbiaya ringan Pak Airlangga menyatakan mengundurkan diri. Kemudian, DPP Golkar melakukan pleno menetapkan rapat pimpinan, kemudian menetapkan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), itu yang paling cepat murah dan ringan," kata salah satu eksponen sekaligus politikus Partai Golkar, Lawrence TP Siburian.

Lawrence mengatakan bila Airlangga bersikukuh tak mengundurkan diri, DPD tingkat I akan dikerahkan untuk melaksanakan Munaslub. Forum itu sebagai syarat untuk menurunkan Airlangga dari kursi ketua umum.