Tegas Soal Korupsi, Maruarar Minta Kejagung Awasi Kementerian Perumahan

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) mengawasi instansinya dari tindak pidana korupsi. Hal ini tindak lanjut dari amanat Presiden Prabowo Subianto soal pencegahan korupsi saat pembekalan calon menteri di Hambalang pada Rabu, 16 Oktober 2024.

"Jadi, betul-betul kami mohon dalam proses pengadaan barang dan jaksa kami bukan hanya minta pendampingan, minta supervisi dari Kejaksaan dan juga meminta orang-orang kader-kader terbaik dari Kejaksaan untuk juga membangun sistem pencegahan dan juga tindakan korupsi yang kalau terjadi di Kementerian kami," kata Maruarar saat bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa, 16 Oktober 2024.

Maruarar memastikan akan sangat terbuka kepada instansi lain. Dia juga menegaskan tidak akan memakan uang rakyat.

"Jadi kami sangat terbuka untuk semuanya, karena memang uang rakyat ya untuk rakyat bukan untuk koruptor. Jadi saya rasa itu yang kami mohon," ungkapnya.
 

Baca juga: Menteri Perumahan Temui Jaksa Agung Bahas Pengadaan Lahan

Maruarar bertandang ke Kejagung bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pada Selasa siang, 22 Oktober 2024. Selain menekankan terkait anti korupsi, politikus Gerindra ini juga membahas soal pengadaan lahan dengan Burhanuddin untuk membangun 5 juta unit rumah bagi rakyat kecil.

Maruarar mengatakan program tersebut merupakan mandat dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk merespons cepat kebutuhan masyarakat dalam memperoleh tempat tinggal. Maruarar mengaku akan mengupayakan realisasi program itu dalam 100 hari kerja.

“Kita harus bergerak cepat dan mencari solusi untuk dapat memanfaatkan lahan-lahan sitaan dari para koruptor yang dapat dipergunakan oleh rakyat sebagai tempat tinggal. Lahan-lahan tersebut banyak yang berada di wilayah strategis seperti Jabodetabek,” ujar Maruarar.