BPN Diyakini Belum Akan Dibentuk Tahun Depan

Jakarta: Pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang diwacanakan presiden terpilih Prabowo Subianto dinilai tak akan terjadi di tahun depan. Sebab, dalam proses penyusunan anggaran 2025 pemerintah tak mengalokasikan dana untuk lembaga tersebut.

"Jika ingin mendirikan lembaga baru, harus didirikan sekarang, karena anggarannya sedang diajukan pemerintah, dan pembahasan itu akan selesai akhir September," ujar Ekonom senior sekaligus Menteri Keuangan periode 2013-2014 Muhammad Chatib Basri dalam webinar bertajuk Indonesia's Budget and Economic Outlook 2025, Selasa, 20 Agustus 2024.

BPN merupakan janji kampanye presiden terpilih yang akan dibentuk dengan memisahkan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari Kementerian Keuangan. Pembentukan BPN kerap disebut akan mendukung optimalisasi pendapatan negara.

Namun tampaknya BPN belum akan hadir di tahun depan. Pasalnya hingga saat ini pemerintah belum mengusulkan alokasi dana untuk badan tersebut. Alpanya usulan alokasi dana untuk BPN disebut Chatib sebagai konfirmasi lembaga yang akan mengurusi pendapatan negara itu belum akan terealisasi.

"Kecil kemungkinan mereka akan mendirikan kantor pajak terpisah sekarang," terang Chatib.
 

Baca juga: Tembus Rp26,75 Triliun, Pemerintah Bakal Gali Potensi Pajak Ekonomi Digital

 

UU pembentukan BPN belum diterbitkan

Selain dari sisi anggaran, pembentukan BPN juga harus dilandasi oleh undang-undang sebagai payung hukumnya. Sejauh ini, pemerintah juga belum menerbitkan undang-undang terkait BPN maupun undang-undang darurat yang mengharuskan pembentukan badan itu.

Terlepas dari hal itu, Chatib memberikan catatan jika nantinya pemerintahan baru betul-betul ingin membentuk BPN. Hal utama yang perlu diperhatikan ialah biaya baru yang timbul dari operasionalisasi lembaga tersebut.

"Ada risiko biaya transaksi, karena harus menata ulang administrasi, dan sebagainya, sementara butuh pendapatan. Kalau harus melakukan penataan ulang, mungkin hasilnya tidak akan maksimal," tutur dia.

"Jadi saya netral soal pemisahan atau tidak, tapi yang jadi perhatian saya, kalau mau melakukannya, tolong perhatikan biaya transaksinya," jelas Chatib menambahkan.