Podium Media Indonesia: Imsak Kebangsaan

MARHABAN ya Ramadan. Ramadan kembali mengetuk pintu di tengah hiruk-pikuk dunia yang tak pernah sepenuhnya reda. Seperti sebelum-sebelumnya, ia hadir sebagai jeda atau pendingin di antara deru mesin politik, ekonomi, dan sosial terus berjalan. Ramadan ialah waktu untuk menarik napas dan menengok kembali wajah batin bangsa ini.

Terlepas dari adanya perbedaan penentuan awal Ramadan, yang seungguhnya tak perlu diperdebatkan berkepanjangan, esensi bulan suci umat Islam itu sangat relevan dijadikan ajang refleksi total kehidupan berbangsa hari-hari ini. Esensi puasa Ramadan ialah menahan diri (imsak), sudah sewajarnya pula itu menjadi landasan semua pihak dalam berperilaku.

Kita sering kali lulus dalam ujian menahan lapar dan dahaga di ruang sunyi, tetapi di saat yang sama gagap melakukan 'imsak' di ruang publik. Kesalehan ritual spitirual yang kita jalankan setiap tahun seolah hanya berhenti di tenggorok, tanpa pernah menyentuh akar integritas dan empati sosial.

Di panggung kekuasaan, syahwat untuk mendominasi dan mengabaikan etika sering kali tampil tanpa rasa malu. Begitu pula pragmatisme, keinginan berbuat curang, fitnah, serta menganakpinakkan kebohongan yang seolah ternormalisasi. Praktik korupsi, manipulasi, dan penyelewengan jabatan pun tetap melenggang tanpa beban, bahkan belakangan makin kerap dilakukan dan dipertontonkan.

Cukup membingungkan, memang, jika secara individu kita dapat menahan lapar, mengapa secara kolektif sulit menahan diri dari perilaku buruk seperti itu? Bila seorang hamba bisa jujur kepada Tuhan untuk tidak makan di tempat tersembunyi, mengapa seorang pejabat tidak bisa jujur kepada rakyat dengan tidak memanipulasi anggaran di ruang gelap kekuasaan?

Itulah sejatinya ironi besar yang hampir selalu terpampang saat Ramadan, bulan yang seharusnya penuh dengan pesan kejujuran. Korupsi, dalam konteks spiritual, ialah kegagalan mutlak dalam berpuasa. Ia merupakan bentuk ketidakmampuan menahan diri dari godaan mengambil yang bukan haknya.

Karena itu, bukan menjadi harapan yang mengada-ada bila kita menginginkan integritas dan etika anak bangsa yang kian meluruh itu mesti disemai kembali di 'madrasah' Ramadan. Apabila puasa dianggap menjadi telaga penyucian, semestinyalah jiwa yang korup, serakah, dan niretika kian terpinggirkan di bulan penuh rahmat ini.
 

Baca Juga:  Hasil Sidang Isbat Puasa 2026, Menag: 1 Ramadan pada 19 Februari

Ilustrasi sahur. Freepik.com

Etika ialah kompas moral dan tindakan maka ketika puasa tak mampu mencegah etika dikesampingkan demi syahwat politik atau materi, sesungguhnya puasa kita kehilangan nyawa. Kita cuma mendapatkan lapar, sementara integritas tetap kerontang. Bagaikan daun kering yang suaranya berisik, tapi mudah dihancurkan.

Lebih jauh lagi, lapar dan haus yang kita rasakan secara sukarela selama sebulan ini seharusnya juga menjadi penguat empati terhadap kondisi keadilan sosial dan ekonomi di negeri ini yang belum dirasakan sepenuhnya oleh rakyat banyak. Puasa ialah latihan merasakan penderitaan mereka yang lapar bukan karena pilihan, melainkan karena keadaan.

Pada saat lapar dan dahaga, kita tentu teringat pada saudara-saudara kita yang hidup di wilayah yang baru saja diterjang bencana, di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan banyak daerah lainnya. Juga mengingatkan kita pada masyarakat yang sampai usia Republik ini 80 tahun masih bergulat dengan jerat kemiskinan yang tak kunjung tertanggulangi.

Mereka tentunya jauh lebih menderita dan memerlukan uluran tangan yang konkret. Mereka butuh keberpihakan yang nyata, bukan sekadar janji dan rupa-rupa harapan yang terkadang semu.

Karena itu, dalam konteks bernegara, empati tersebut harus dikonversi menjadi kebijakan yang berpihak pada kaum papa. Sebuah bangsa tidak bisa disebut saleh secara sosial jika para elitenya berbuka dengan kemewahan di atas penderitaan rakyat yang akses keadilannya masih tersumbat.

Sejujurnya kita tidak ingin lagi bertemu dengan fenomena 'kesalehan simbolis', yaitu ketika ritual ibadah dijalankan secara masif, tetapi empati terhadap keadilan sosial dan kemiskinan sering kali terlupakan dalam kebijakan publik.

Dengan segala problem kebangsaan itu, kita mesti jadikan Ramadan kali ini sebagai momentum 'imsak kebangsaan'. Sebuah kesadaran untuk menahan diri dari ego kelompok; menahan diri dari nafsu keserakahan, baik ekonomi maupun politik; serta menahan diri dari godaan untuk meminggirkan keadilan sosial demi kepentingan pribadi.

Ramadan tidak hanya berdimensi vertikal, tapi juga horizontal. Puasa harus dibumikan dan meninggalkan jejak perubahan yang nyata. Tanpa itu, sekali lagi, puasa nyaris tak bermakna dan Ramadan hanya akan menjadi rutinitas tanpa bekas.