Danantara Dinilai Dapat Perkuat Hilirisasi dan Daya Saing Nasional

Jakarta: Kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dinilai membawa harapan baru dalam pengelolaan aset negara yang lebih efisien, terintegrasi, dan berdaya saing. Lembaga yang menjadi superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah tantangan global yang terus berkembang.

Pembahasan mengenai peran BPI Danantara menjadi sorotan dalam Debat Publik bertajuk Pertaruhan Besar Negara via Danantara pada Restrukturisasi BUMN yang digelar Nagara Institute bersama Akbar Faizal Uncensored (AFU). Sejumlah ekonom dan pakar kebijakan publik hadir membahas arah baru pengelolaan aset BUMN di Indonesia.

"Danantara menjadi langkah strategis untuk merestrukturisasi aset dan investasi BUMN agar lebih produktif, serta berpotensi menjadi mesin investasi nasional baru untuk memperkuat hilirisasi dan industrialisasi yang pada akhirnya mendorong PDB naik sebesar 1,6 persen," kata Kepala Pusat Ekonomi Makro & Keuangan INDEF, Rizal Taufikurahman, dalam keterangan pers dikutip, Minggu, 10 Mei 2026.

Menurut Rizal, BPI Danantara hadir bukan sekadar perubahan kelembagaan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola aset negara yang selama ini dinilai belum optimal. Dengan aset gabungan mencapai Rp1.650 triliun, Danantara dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi motor investasi nasional.

Para pembicara dalam forum tersebut juga menyoroti pentingnya membangun tata kelola yang profesional dan transparan. Hal itu dinilai penting agar pengelolaan investasi negara mampu berjalan sehat dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Rizal menjelaskan debat publik yang digelar di Semarang tersebut menjadi ruang untuk menghimpun berbagai masukan konstruktif demi memperkuat fondasi kelembagaan Danantara di masa mendatang.

Salah satu poin yang banyak mendapat perhatian adalah pentingnya menjaga independensi Danantara dari intervensi politik yang berpotensi menghambat kinerja lembaga. Transparansi juga disebut menjadi syarat utama agar publik dapat terus mengawasi sekaligus mendukung pengelolaan investasi negara.

Ekonom Senior Bright Institute, Awalil Rizky, menilai kepercayaan publik dan investor hanya dapat dibangun melalui keterbukaan informasi dan pengelolaan yang profesional.

"Jika Danantara mau sukses, intervensinya harus seminimal mungkin dan hanya boleh lewat peraturan, bukan diskresi; Danantara harus transparan agar publik bisa ikut membela kinerjanya di masa depan," ungkapnya.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Akhmad Syakir Kurnia, mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pengelolaan investasi dan manfaat publik yang selama ini diperoleh negara melalui dividen BUMN.

"Harapan boleh saja dilambungkan setinggi langit mengenai penataan kelembagaan ini, namun sejarah ekonomi ekstraktif memaksa kita untuk tetap kritis karena ruang untuk meminta transparansi publik terasa sudah mengkhawatirkan secara desain undang-undang," ungkapnya.

Melalui restrukturisasi yang tengah dilakukan, BPI Danantara diharapkan mampu menjadi penggerak baru investasi nasional sekaligus memperkuat hilirisasi dan industrialisasi Indonesia. Di sisi lain, publik juga berharap tata kelola yang dibangun dapat berjalan terbuka, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.