Wamenkomdigi Sebut Pengembangan AI Harus Lindungi Publik dan Demokrasi

Jakarta: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menegaskan pengembangan kecerdasan buatan (AI) tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan bisnis dan teknologi, tetapi harus dikendalikan agar tetap melindungi masyarakat, demokrasi, dan ruang publik digital. Pemerintah mendorong pembangunan ekosistem AI yang mendorong inovasi sekaligus melindungi nilai-nilai sosial masyarakat dan prinsip demokrasi.

"Bagi kami, AI yang bertanggung jawab berarti memperkuat literasi AI agar masyarakat dan angkatan kerja siap menghadapi transformasi ini, dengan prinsip tidak seorang pun tertinggal," kata Nezar, Jakarta, dilansir dari Antara, Selasa, 26 Mei 2026.

Perkembangan AI kini berlangsung sangat cepat dan memunculkan tantangan baru terkait keamanan, etika, tata kelola, disinformasi, hingga konsentrasi kekuatan teknologi. Hal itu tercermin dalam International AI Safety Report 2026 yang disusun lebih dari 100 pakar AI dan didukung lebih dari 30 negara, termasuk Indonesia.

"Di seluruh dunia, kecerdasan buatan berkembang dengan sangat cepat, membawa tidak hanya peluang besar, tetapi, juga pertanyaan serius mengenai keamanan, etika, tata kelola, dan kepercayaan publik. Rilis Laporan Keamanan AI Internasional 2026 semakin memperjelas hal tersebut," ujar Nezar.

Dia menegaskan keamanan AI tidak lagi dapat diposisikan sebagai isu tambahan, tetapi harus menjadi bagian inti dalam pengembangan teknologi AI. Indonesia memandang inovasi dan tanggung jawab harus berjalan beriringan agar AI mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Keamanan AI tidak lagi dapat dianggap sebagai isu sekunder. Keamanan AI harus menjadi bagian dari arsitektur inti pengembangan AI itu sendiri. Indonesia percaya bahwa inovasi dan tanggung jawab harus berjalan beriringan,” tutur Nezar.

Ilustrasi AI. Foto: Magnific

Pemerintah Indonesia juga menempatkan AI sebagai teknologi strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkuat layanan publik, pendidikan, dan kesehatan. Pengembangannya harus tetap menjunjung etika, keadilan, dan praktik yang adil dalam ekosistem digital.

Indonesia juga mendorong penerapan etika, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengembangan AI, yang disertai distribusi manfaat teknologi yang lebih adil melalui dialog, kebijakan, dan regulasi adaptif.

Nezar menilai keamanan AI merupakan tantangan global yang membutuhkan kolaborasi internasional, standar bersama, dan dialog berkelanjutan. Indonesia menyatakan siap berkontribusi dalam penguatan keamanan AI global agar teknologi tersebut tetap aman, etis, inklusif, dan berpusat pada manusia.

"Keamanan AI merupakan tantangan global. Tidak ada satu negara pun yang dapat mengatasinya sendirian. Karena itu, kemitraan, standar bersama, dan dialog berkelanjutan menjadi semakin penting,” ucap dia.