Strategi Menlu Sugiono Amankan Kepentingan Indonesia di Tengah Turbulensi Global

New York: Ada kecenderungan saat ini unilateral cukup kuat bahkan beberapa negara mengambil kekuatan bersenjata terhadap lembaga-lembaga multilateral.

Apa yang bisa ditawarkan oleh Indonesia untuk mengambil posisi dalam menghadapi masalah ini. Menteri Luar Negeri Sugiono pun memiliki pemikirannya.

“Ada kecenderungan unilateralisme yang berdasarkan pada kekuatan bersenjata. Sayangnya itulah realita yang terjadi oleh karena itu kita juga berpikir PBB juga harus mampu menjadi penyimbang dengan piagamnya dengan resolusi-resolusi,” ujar Menlu Sugiono yang ditemui usai sesi debat Dewan Keamanan PBB di New York, Selasa 26 Mei 2026.

Bagi Menlu, didengar atau tidak didengar resolusi DK ataupun resolusi PBB lainnya, pada dasarnya tergantuing dari seberapa baik, terwakili dan transparan DK PBB.

“Indonesia selalu menganggap bahwa PBB merupakan sesuatu yang tidak tergantikan dalam upaya menciptakan perdamaian dunia,” imbuh Menlu Sugiono.

“Relevansinya itu tetap ada oleh karena itu kita mendorong supaya kepercayaan yang dimiliki negara-negara ini tetap bisa terwujud pada PBB kepada Dewan Keamanan oleh karena itu kita mendorong terjadinya reformasi,” ungkapnya.

Mengenai dana yang membiayai operasional, Menlu melihat bahwa PBB ini juga bergantung pada kekuatan finansial dari negara anggota-anggotanya sumbangan yang diberikan kontribusi yang diberikan. Donator ini merupakan satu faktor yang penting harus disadari.

Menlu mengakui bahwa semua beban yang ditanggung oleh PBB cukup berat sangat berat, terlebih dengan perkembangan situasi dunia saat ini. Tetapi ini merupakan satu tanggung jawab ersama bagaimana, terutama dalam upaya memperkuat PBB dan juga mengefisienkan PBB Dalam posisi seperti itu.

“Saya dalam beberapa pertemuan regional dan juga kemarin yang terakhir saya hadir di BRICS, saya kira ini juga merupakan sesuatu yang sebenarnya menjadi concern semuanya,” ucap Menlu Sugiono.

“Jadi kalau ditanya apakah Indonesia akan terus mengkampanyekan, semuanya berharap ada satu reformasi yang baik dalam rangka menjaga multilateralisme supaya tetap penghormatan terhadap hukum-hukum dan norma-norma internasional tetap bekerja. Ini juga merupakan kepentingan nasional kita yang dimana saat ini pemerintah yang dibawah pimpinan Presiden Prabowo sedang berupaya fokus pada program-program yang menyelesaikan masalah-masalah yang kita miliki secara domestik,” tegas Menlu.

Karena itu merupakan kepentingan nasional dari Indonesia untuk terus memastikan supaya penghormatan terhadap hukum-hukum internasional, norma-norma internasional, penghormatan terhadap piagam PBB, penghormatan terhadap nilai-nilai universal saya kira merupakan sesuatu yang wajib dilakukan dalam rangka mencapai kepentingan dan tujuan nasional. 

Jembatan

Indonesia selama dekat dengan AS tetapi juga dekat dengan Tiongkok. Posisi seperti itu akan juga terus digunakan Indonesia untuk menjebatani aneka kepentingan atau kecenderungan dari negara-negara atau dari kota-kota ini.

“Sesuai dengan apa yang telah menjadi tradisi dan politik luar negeri kita bahwa kita ingin dekat dengan siapa-apa. Presiden juga selalu berpulang kali menyatakan bahwa Indonesia ingin punya banyak teman dan tidak mau punya satu posisi yang sebenarnya juga menentukan situasi maju tidaknya utuh tidaknya Indonesia. Karena itu kita ingin dekat dengan semua kekuatan besar dengan semua kekuatan di dunia ini,” ucap Menlu.

“Kita ingin bisa memfasilitasi yang kita bisa fasilitasi menjadi jembatan bagi berbagai perbedaan dan kita berharap dengan cara itu tidak ada yang menganggap Indonesia musuh karena memang kita juga keinginan kita bersahabat dengan semuanya,” tambah Menlu.

Menlu memperingatkan, berbuat baik bagi bangsa dan negara ditentukan dari seberapa baik hubungan kita dengan tetangga. Terlepas apakah tetangga yang selalu bilang tetangga yang langsung, intermediate ataupun tetangga yang jauh.