Marcos dan Menlu AS Bahas Laut China Selatan, Tiongkok Kerahkan Patroli

Manila: Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio membahas isu keamanan dan perdamaian di Laut China Selatan dalam percakapan telepon pada Senin dini hari, 1 Juni 2026.

Menurut pernyataan pemerintah Filipina yang dilansir Anadolu, keduanya membahas berbagai prioritas ekonomi dan keamanan bilateral, termasuk upaya menjaga stabilitas di kawasan Laut China Selatan yang menjadi wilayah sengketa.

Perairan kaya sumber daya tersebut selama ini menjadi titik ketegangan antara Filipina dan Tiongkok akibat tumpang tindih klaim maritim.

Filipina merupakan salah satu sekutu militer tertua Amerika Serikat di kawasan Asia-Pasifik melalui perjanjian pertahanan bersama kedua negara.

Selain isu keamanan, Marcos dan Rubio juga membahas prioritas ekonomi regional dan kerja sama perdagangan bilateral.

Departemen Luar Negeri AS menyebut Rubio kembali menegaskan komitmen Washington dalam pengembangan Luzon Economic Corridor serta upaya mengatasi tantangan energi di kawasan.

Luzon Economic Corridor merupakan inisiatif trilateral Amerika Serikat, Jepang, dan Filipina yang juga melibatkan sejumlah mitra lain seperti Australia, Kanada, Prancis, Inggris, Korea Selatan, dan Swedia.

Program tersebut bertujuan memperkuat konektivitas ekonomi, transportasi, energi, logistik, dan infrastruktur digital di kawasan.

Secara terpisah, Penjaga Pantai Tiongkok pada Senin ini mengumumkan pelaksanaan patroli penegakan hukum di perairan timur Taiwan.

Media pemerintah Tiongkok, Xinhua, menyebut patroli itu dilakukan sebagai respons atas pengumuman Filipina dan Jepang mengenai dimulainya pembicaraan delimitasi maritim di kawasan tersebut.

Dalam pernyataan bersama pekan lalu usai pertemuan Marcos dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi di Tokyo, kedua negara sepakat memulai negosiasi formal terkait batas zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen mereka.

Penjaga Pantai Tiongkok mendesak Jepang dan Filipina segera menghentikan tindakan yang disebut merugikan kedaulatan serta kepentingan Tiongkok.

Baca juga:  Tiongkok Gelar Patroli di Laut China Selatan usai Latihan Filipina-AS