Streaming 
Ilustrasi. Foto: dok BTN.
BTN Salurkan KPP Rp7,4 Triliun, UMKM Jadi Sasaran
Ade Hapsari Lestarini • 13 September 2026 08:09
Jakarta: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatat penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) secara kumulatif mencapai Rp7,4 triliun sejak program tersebut diluncurkan.
Penyaluran tersebut terdiri atas Rp5,4 triliun KPP Supply dan Rp2 triliun KPP Demand. Kedua skema tersebut menyasar sisi penyediaan rumah serta masyarakat produktif yang membutuhkan pembiayaan untuk kegiatan usaha terkait perumahan.
Direktur Corporate Banking BTN Helmy Afrisa mengatakan KPP memiliki peran dalam memperluas akses pembiayaan di berbagai bagian ekosistem perumahan.
"Melalui KPP Supply dan KPP Demand, BTN berupaya memperluas akses pembiayaan di seluruh ekosistem perumahan. Kami ingin program ini tidak hanya mendorong penyediaan hunian, tetapi juga meningkatkan produktivitas pelaku usaha dan pada akhirnya menggerakkan ekonomi rakyat," ujar Helmy dalam kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan di Menara BTN, Jakarta, dikutip dalam keterangan tertulis, Minggu, 13 September 2026.
Pada sisi supply, KPP dapat dimanfaatkan developer, kontraktor, dan pedagang bahan bangunan dengan plafon kredit hingga Rp5 miliar.
Sementara itu, KPP Demand menyediakan pembiayaan hingga Rp500 juta bagi UMKM perorangan untuk membeli, membangun, atau merenovasi rumah yang digunakan untuk mendukung kegiatan usaha.
Helmy mengatakan potensi penyaluran KPP masih terbuka. Di Jakarta dan sekitarnya, BTN mencatat 353 peminatan dengan total plafon Rp424,944 miliar.
Jumlah tersebut terdiri atas 57 peminatan KPP Supply senilai Rp288,970 miliar dan 296 peminatan KPP Demand senilai Rp135,974 miliar.
"Besarnya peminatan menunjukkan kebutuhan pembiayaan perumahan datang dari berbagai sisi. Kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, developer, kontraktor, toko bahan bangunan, dan pelaku UMKM agar manfaat KPP dapat menjangkau semakin banyak masyarakat," kata Helmy.
Menurut Helmy, KPP juga menjadi bagian dari pemanfaatan ekosistem perumahan untuk menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas.
“Bagi masyarakat produktif, rumah bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga dapat menjadi tempat usaha dan aset yang mendukung peningkatan penghasilan keluarga. Karena itu, kami ingin pembiayaan perumahan turut menciptakan kegiatan usaha, meningkatkan produktivitas, dan mendorong kesejahteraan masyarakat,” tutur Helmy.
Menteri PKP dorong UMKM baik kelas
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai KPP dapat menjadi instrumen untuk mendorong pelaku UMKM dalam ekosistem perumahan meningkatkan skala usahanya.
"Manfaat program ini sangat luar biasa. Dari sisi supply, subsidi bunganya sangat membantu. Mudah-mudahan, seperti tujuannya, UMKM baik kontraktor, developer maupun toko bangunan bisa naik kelas," ujar Maruarar.
Menurut Maruarar, respons terhadap KPP cukup positif meskipun program tersebut masih relatif baru. Kondisi tersebut turut mendorong peningkatan kuota KPP secara nasional dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun.
"Programnya boleh baru, belum sampai setahun, tetapi ternyata responsnya sangat positif. Penyerapan sangat tinggi, makanya kuotanya dinaikkan dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun. Dari sisi supply, BTN itu paling tinggi," kata Maruarar.
Maruarar mengatakan keberhasilan KPP tidak hanya perlu dilihat dari jumlah pembiayaan yang tersalurkan, tetapi juga dari kemampuan program tersebut mendorong UMKM meningkatkan skala usaha.
"Kita baru bangga kalau 10 atau 15 tahun lagi, UMKM yang kita temui hari ini mengatakan, waktu itu saya masih UMKM, tetapi 10 tahun kemudian saya sudah naik kelas menjadi perusahaan besar yang sukses," kata Maruarar.
Menurut dia, sektor perumahan memiliki keterkaitan dengan berbagai aktivitas ekonomi. Pembangunan rumah melibatkan developer dan kontraktor, sekaligus menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, bahan bangunan, transportasi, industri manufaktur, dan usaha masyarakat di sekitar proyek.
"Ekosistem perumahan sangat luar biasa. Pengembang, developer, kontraktor, toko bangunan, UMKM, semuanya harus solid supaya kita bisa menggerakkan ekonomi," tambah dia.
Maruarar mendorong BTN mempercepat penyaluran KPP. Sepanjang Januari hingga 9 September 2026, penyaluran KPP BTN disebut mencapai Rp5,25 triliun dari target Rp10 triliun tahun ini.
"Targetnya besar, harapannya besar. Kerjanya juga harus besar, hatinya besar, jiwanya juga besar bagi Repubik dan rakyat Indonesia," kata Maruarar.