Dapur MBG Didorong Jadi Posko Bantuan Bencana Sumatra

Jakarta: Wakil Ketua Komisi VIII DPR Singgih Januratmoko mendorong pemanfaatan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai posko tanggap bencana yang menerima bantuan makanan bagi korban bencana longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) itu telah memiliki infrastruktur yang memadai.

"Dalam situasi darurat, pemenuhan nutrisi dan makanan siap santap bagi pengungsi adalah hal yang krusial. Saya melihat Dapur SPPG yang sudah terbentuk dalam program MBG memiliki infrastruktur dan kapasitas yang dapat dialihfungsikan secara cepat menjadi posko logistik dan dapur umum darurat,” kata Singgih dalam keterangannya di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Minggu, 30 November 2025.
 

Dapur-dapur yang sudah tersedia di daerah bencana, seperti yang telah dilaporkan terjadi di Padang, Sumatra Barat, dapat segera dialihfungsikan untuk sementara menjadi Posko Bantuan Makanan Tanggap Darurat Bencana. Dapur ini dapat menjadi 'jantung' logistik makanan untuk korban terdampak.

"Program MBG hadir dengan infrastruktur dapur yang sudah terstandarisasi, memiliki rantai pasok bahan pangan, dan sumber daya manusia yang terlatih. Ini adalah aset nasional yang harus kita optimalkan. Pada masa damai, dapur ini menyajikan makanan bergizi, dan di masa bencana," ujar Singgih.

Menurutnya, untuk mendorong percepatan alihfungsi SPPG MBG menjadi posko tanggap bencana, maka Kementerian Sosial dan BNPB perlu mengeluarkan instruksi resmi. Instruksi ini mempertegas agar Dapur SPPG di wilayah terdampak secara otomatis beralih fungsi menjadi posko logistik makanan darurat, di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.


Foto udara banjir yang melanda Kabupaten Solok, Sumatra Barat, Kamis, 27 November 2025. Foto: Dok. Antara.

Singgih juga menyarankan perlunya penguatan kapasitas SDM SPPG yaitu dengan memanfaatkan para juru masak dan pengelola dapur SPPG yang telah ada untuk dibekali dengan pelatihan penanganan logistik bencana. Sehingga, kesiapsiagaan mereka semakin terintegrasi.

Selain itu, Singgih juga perlunya optimalisasi anggaran dengan memastikan adanya alur anggaran darurat yang cepat dan fleksibel dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Khususnya melalui alokasi di Kementerian Sosial dan BNPB, untuk menopang biaya operasional dan pengadaan bahan baku Dapur SPPG yang beralih fungsi.

"Inovasi pemanfaatan Dapur SPPG ini menunjukkan bahwa program pemerintah dapat beradaptasi dan menjadi solusi di tengah krisis. Ini adalah wujud gotong royong dan negara hadir secara nyata di saat masyarakat sedang kesulitan. Mari kita satukan tekad dan energi untuk bangkit dan pulih lebih cepat," tutur Singgih.